PejuangKantoran.com - Pengacara hak asasi manusia Amal Clooney akan menduduki jabatan di Universitas Oxford, Inggris. Amal akan menjabat sebagai profesor tamu praktik hukum internasional di Blavatnik School of Government.
"Saya merasa terhormat bisa kembali ke Oxford, kali ini bukan sebagai mahasiswa, tetapi sebagai profesor," ujar Amal, yang lulus dengan gelar BA dalam bidang yurisprudensi di St Hugh's College, Oxford, tahun 2000.
Ia memperoleh beasiswa Exhibition dan Shrigley Award karena prestasinya dalam studi hukum saat menjadi mahasiswa sarjana di universitas tersebut.
Blavatnik School of Government mengatakan bahwa tujuannya adalah melatih para pemimpin dunia masa depan dan mendukung pemerintahan serta kebijakan publik yang lebih baik di seluruh dunia.
Ngaire Woods, dekan Blavatnik, mengatakan bahwa dia senang menyambut Amal Clooney sebagai profesor tamu.
"Sebagai praktisi dan akademisi terkemuka, keahlian dan wawasan Amal akan sangat meningkatkan penelitian dan pengajaran sekolah," katanya.
Amal menambahkan bahwa jabatan yang diberikan tersebut merupakan suatu kesempatan untuk terlibat dengan generasi pemimpin global berikutnya dan berkontribusi pada komunitas akademis yang dinamis di Oxford.
"Saya berharap dapat bekerja sama dengan fakultas dan mahasiswa untuk memajukan akses terhadap keadilan di seluruh dunia," ujar istri aktor George Clooney ini.
Hak-hak perempuan
Baca Juga: Video Musik ‘APT.’ Bruno Mars dan Rose Sudah Ditonton Lebih dari 1 Miliar Kali di YouTube
Amal, pengacara kelahiran Lebanon tahun 1978 yang pindah ke Inggris di usia 2 tahun, dikenal karena menangani kasus-kasus hak asasi manusia yang menjadi perhatian dunia.
Mantan pengacara di Doughty Street Chambers di London ini adalah bagian dari tim hukum yang bekerja untuk pembebasan jurnalis Al Jazeera yang dipenjara di Mesir.
Ia juga mewakili Nadia Murad, seorang pemenang Hadiah Nobel Perdamaian yang ditangkap dan disiksa oleh kelompok yang menamakan dirinya Islamic State (IS).
Amal juga membantu mengadili anggota IS atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan mewakili korban genosida di Darfur, Sudan, dalam sebuah kasus di Mahkamah Pidana Internasional.