PejuangKantoran.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai presiden boleh kampanye dalam Pilpres 2024, dan boleh memihak ke salah satu paslon, masih menjadi bahan perbincangan.
“Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ungkap Presiden Jokowi, saat mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (24/2/2024) pagi.
Bahkan meskipun Presiden Jokowi sudah menjelaskan bahwa presiden boleh kampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye, hal itu masih menimbulkan tanda tanya bagi sebagian kalangan.
Baca Juga: Sudirman Said Sebut Rakyat Boyolali Siap Habis-habisan Menangkan Anies-Cak Imin
Bukankah Presiden harus bersikap netral?
Namun, pernyataan Presiden Jokowi tersebut ternyata dalam konteks menjelaskan aturan tentang menteri yang akan melakukan kampanye.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, yang hadir langsung saat presiden memberikan pernyataan. Meutya mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi tidak bisa diartikan sebagai keberpihakan.
“Sebetulnya konteksnya adalah, Presiden dimintai tanggapannya terhadap menteri yang berkampanye. Lalu presiden menyampaikan bahwa semua menteri, bahkan termasuk presiden, memiliki hak yang sama.
“Boleh berpihak, boleh kampanye, asal tidak menggunakan fasilitas negara,” jelas Meutya Hafid, usai konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran di wilayah Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).
Baca Juga: Persyaratan Baru di Beasiswa LPDP 2024, Plus Universitas di Inggris yang Tidak Menjadi Mitra Lagi
Meutya, yang juga politisi Partai Golkar, lalu membeberkan satu lagi jawaban presiden dari pertanyaan lanjutan yang meyakinkan dirinya bahwa Presiden Jokowi masih menjaga netralitas.
”Presiden juga kemudian ditanya mengenai apakah akan menggunakan hak-tersebut, dan dijawab, ‘Kita lihat nanti’”, cerita Meutya.
“Kata kuncinya adalah ‘Kita lihat nanti’. Jadi artinya beliau tidak menutup kemungkinan berpihak, tapi beliau sampai saat ini masih netral.
“Sekali lagi, penjelasan presiden tadi pagi, hanya dalam konteks menjawab pertanyaan tentang menteri yang kampanye,” tegas Meutya.
Artikel Terkait
Budiman Sudjatmiko: Pertanyaan soal Greenflation Dilontarkan Gibran agar Masyarakat Lebih Rasional
Di Pesawat C-130J Super Hercules Milik TNI AU Ada Nomor Buntutnya
Habiburokhman: Tidak Ada Ketentuan Hukum yang Dilanggar Jika Presiden Mendukung Salah Satu Paslon
Sekretaris TKN Imbau Masyarakat Hargai Hak Politik Presiden Soal Kampanye, Asal Tak Pakai Fasilitas Negara
Kisah Peci Stadion Al Thumama, Venue Indonesia Versus Jepang di Piala Asia 2023
Gibran Beberkan Bagaimana Dana Abadi Pesantren akan Digunakan untuk Kesejahteraan Ponpes dan Santri
Merumput, TPM Ganjar-Mahfud Gali Aspirasi dan Mendekatkan Diri dengan Rakyat