Prabowo Tegaskan Perang Total Terhadap Judi Online, Narkoba, dan Korupsi

PejuangKantoran.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menanggulangi empat masalah besar yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia, yakni judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024), Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kabinet dan aparat penegak hukum untuk tidak ada kompromi dalam menangani masalah-masalah tersebut.

“Judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi adalah empat isu yang tidak bisa dianggap enteng. Kita harus bertindak tegas, dan tidak ada toleransi dalam menghadapinya,” kata Prabowo, yang disampaikan melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

Prabowo juga menekankan pentingnya keberanian dan ketegasan dari aparat penegak hukum. Menurutnya, Jaksa Agung, Kepolisian, serta lembaga penegak hukum lainnya harus memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan tanpa ragu.

"Tidak ada ruang bagi mereka yang mencoba melindungi atau membekingi praktik-praktik ilegal ini. Hukum harus tegak tanpa pandang bulu," tambahnya.

Baca Juga: Pemimpin Punya Peran untuk Ubah Budaya Kerja Toxic Jadi Lingkungan Kerja yang Lebih Sehat

Dalam hal judi online, Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa banyak masyarakat, terutama yang tidak mampu, menjadi korban dari praktik ini. “Judi online merusak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang paling rentan. Ini adalah masalah yang harus segera dihentikan,” tegas Prabowo.

Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid menambahkan bahwa Presiden meminta semua lembaga terkait, termasuk Kemenko Polkam, Polri, dan Kejaksaan Agung, untuk bekerja sama secara erat dalam memberantas judi online tanpa adanya bekingan dari pihak manapun.

Instruksi tegas ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, pemberantasan masalah besar yang merusak tatanan sosial akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan.

Sebagai langkah lanjutan, diharapkan agar setiap lembaga negara berkoordinasi dengan baik dan tidak memberi ruang bagi praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat.