PejuangKantoran.com - Kamu mungkin sudah mendengar berita bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melarang mahasiswa internasional untuk melanjutkan kuliahnya di Universitas Harvard.
Jika aturan tersebut terwujud, banyak mahasiswa yang terancam putus kuliah karena tidak mendapatkan izin tinggal untuk belajar di negara tersebut.
Namun, kabar gembira akhirnya datang.
Baca Juga: Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha oleh BRI Peduli Juga Mendorong Daya Saing UMKM
Seorang hakim federal berhasil memblokir upaya Pemerintahan Trump untuk mencabut hak Universitas Harvard dalam menerima mahasiswa internasional.
Hakim Pengadilan Distrik AS Allison Burroughs setuju untuk memperpanjang perintah penahanan sementara, yang mencegah Pemerintahan Trump memberlakukan tindakannya.
Ini terjadi setelah pemerintah memberikan tenggat waktu 30 hari kepada pihak sekolah untuk menentang pencabutan sertifikasi Student and Exchange Visitor Program (SEVP) di Harvard.
Burroughs mengatakan bahwa ia akan mengeluarkan perintah pendahuluan, yang akan mencegah pemerintahan Trump bergerak maju tanpa prosedur hukum yang tepat.
“Saya rasa perintah itu perlu. Saya ingin memastikan tidak ada perubahan. Saya ingin mempertahankan status quo,” katanya.
Disambut gembira para mahasiswa
Berita tentang keberhasilan Burroughs tersebut memicu gelombang kelegaan di Harvard. Apalagi para mahasiswa merasa marah dengan tindakan keras pemerintah terhadap rekan-rekan mereka.
Mereka merasa paling tidak untuk saat ini keadilan dapat ditegakkan.
Sebelumnya, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengumumkan bahwa pemerintah akan mencabut sertifikasi SEVP Harvard karena universitas tersebut dianggap gagal memenuhi permintaan informasi dari pemerintah.
Noem menuduh bahwa Harvard telah berkolaborasi dengan Partai Komunis Tiongkok dan gagal mengatasi antisemitisme di kampus.
Jika Universitas Harvard kehilangan sertifikasi SEVP-nya, ini akan berdampak buruk baik bagi pihak universitas dan juga mahasiswanya.