Politisasi Bansos Dimulai dari Sumber Data yang Berbeda

"Di Pemilu 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalurkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150.000 per bulan kepada 19 juta keluarga miskin selama tiga bulan,” kata.Elisabeth Kusrini.

Lanjut di era Jokowi, bahkan sejak awal terpilih di tahun 2019 ia telah menyalurkan bantuan pangan nontunai (BPNT) sebesar Rp 110.000 per bulan kepada 15,6 juta keluarga miskin.

Elisabeth Kusrini menambahkan, politisasi bansos semakin terlihat jelas ketika distribusi tidak dilakukan oleh Kementerian Sosial tapi melibatkan pimpinan partai politik.

Lalu, data yang dipakai juga bukan yang dimiliki Kemensos, tapi data dari Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

“Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian data dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di kalangan masyarakat," tutur Elisabeth Kusrini.

Kata Elisabeth Kusrini, Menteri Sosial Tri Rismaharini sejak awal menjabat Mensos punya komitmen untuk menggunakan data kemiskinan.

Saat ini, data kemiskinan tersebut tidak lagi dipakai.

"Berdasarkan informasi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, saat ini pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK dalam pembagian Bansos,” ujar Elisabeth Kusrini.