PejuangKantoran.com - Thailand selalu menjadi tempat tujuan wisata favorit. Namun berkurangnya jumlah wisatawan beberapa tahun terakhir mendorong Thailand memperkenalkan Destination Thailand Visa (DTV).
Skema visa baru yang diluncurkan pada 15 Juli 2024 lalu ini memungkinkan wisatawan untuk liburan sekaligus bekerja secara legal di Thailand hingga 180 hari (sekali masuk).
DTV ditujukan bagi pekerja remote, pekerja lepas, atau pekerja digital, yang ingin menjalankan pekerjaan mereka tanpa perlu hadir secara fisik di kantor, sehingga mereka bisa bekerja sambil menikmati masa tinggal yang lebih lama.
Baca Juga: Kaka Boss Berangkat dari Kegelisahan Arie Kriting tentang Perantau Indonesia Timur di Jakarta
Visa ini berlaku selama lima tahun, dan sejak diluncurkan, sekitar 1.200 visa DTV telah disetujui di 47 kedutaan dan konsulat, menurut Naruchai Nannad, Wakil Direktur Jenderal Urusan Konsuler Thailand.
Ia menambahkan, masih ada lebih dari 40 kedutaan dan konsulat yang belum memberikan jumlah visa DTV karena pemohonnya belum tercatat melalui sistem e-Visa.
Thailand sudah lama menjadi tempat tujuan turis yang ingin tinggal lebih lama, tetapi masalah muncul dengan banyaknya wisatawan yang bekerja secara ilegal tanpa visa atau izin kerja yang resmi.
Mereka harus melakukan visa-run atau perpanjangan visa agar mereka bisa melanjutkan masa tinggal sementara mereka.
Skema DTV mengatasi tantangan tersebut dengan menawarkan jalur hukum bagi pekerja remote untuk tinggal dan bekerja di negara tersebut.
Dengan begitu, pemerintah bisa memastikan kepatuhan turis terhadap undang-undang imigrasi Thailand sekaligus mendukung tren digital nomad.
Baca Juga: Tesla Buka Lowongan Kerja bagi Pekerja Asing untuk Bekerja Remote dengan Gaji Rp4,1 Miliar
Cara mengajukan visa DTV
Untuk mengajukan Destination Thailand Visa sebagai pekerja remote, pemohon harus berusia minimal 20 tahun dan berasal dari salah satu dari 93 negara yang memenuhi syarat.
Dokumen yang diperlukan antara lain paspor atau dokumen perjalanan, lokasi pemohon saat ini, bukti stabilitas keuangan, bukti slip gaji 6 bulan terakhir, kontrak kerja luar negeri, izin usaha pemberi kerja, dan portofolio profesional.
Pemerintah Thailand di bawah Perdana Menteri Srettha Thavisin, menjadikan soft power (kemampuan untuk memengaruhi orang lain melalui daya tarik, dan bukannya paksaan) sebagai landasan agenda ekonominya.
Artikel Terkait
Prabowo Terharu Mendengar Pidato Wisudawati Unhan Atambua
Cara Membeli E-Materai untuk Melamar CPNS 2024
13 Website untuk Membeli E-Materai yang Bisa Dipakai untuk Melamar CPNS 2024
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Buka 1.109 Formasi CPNS 2024
BMG Music Menunjuk Celine Joshua sebagai Wakil Presiden Eksekutif Pemasaran Global
Sukuk Ritel SR021 Sudah Bisa Dipesan, Kuponnya Jadi yang Tertinggi Terakhir di Tahun Ini!
Perempuan Ini Minta Staf Louis Vuitton Menghitung Uang Tunai Rp1,3 Miliar selama 2 Jam, Lalu Pergi