PejuangKantoran.com - Isu politik dinasti yang ramai saat ini menjadi permasalahan tersendiri.
Hal itu terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan politik dinasti saat ini tengah disorot atas Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 lantaran dinilai sarat dengan nepotisme.
Presiden Joko Widodo disebut punya andil dalam putusan usia capres dan cawapres dan menyebabkan politik dinasti.
Dugaan nepotisme dan politik dinasti ini muncul lantaran salah satu hakim konstitusi, Anwar Usman, mempunyai hubungan kerabat dengan Jokowi. Sehingga muncul penilaian putusan itu untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan di Pilpres 2024.
Menanggapi hal ini, Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai krisis konstitusi yang terjadi saat ini akan membawa dampak serius pada kehidupan demokrasi di masa depan.
Baca Juga: Angga Yunanda Menaikkan Berat Badan 15 Kilogram untuk Menjadi Muklas di Budi Pekerti
Dia menyebut, politik dinasti yang dilakukan untuk melanggengkan orang dalam keluarga Presiden Joko Widodo ini berpotensi menghancurkan iklim demokrasi rasional di Indonesia.
Firman Noor mengungkapkan dampak mengerikan dari kondisi saat ini ketika dibiarkan berlarut adalah hancurnya demokrasi rasional dan berganti dengan demokrasi keturunan.
"Kalau seseorang secara rasional dari sisi pengalaman lebih banyak, kemampuan lebih baik lebih teruji tapi harus. Kalau dari anak kemarin sore simply (hanya karena) punya DNA yang sama dengan penguasa, itu demokrasi apa? Saya tidak mengerti itu,” ucapnya.
“Yang terjadi saat ini adalah ada proses yang nir-partisipasi dalam penentuan pengkandidasian orang-orang yang berhak maju atau tidak. Penentunya di sini, sayangnya adalah ikatan keluarga. Porsi ikatan keluarga lebih besar, bukan pertimbangan lain-lain,” katanya.
Baca Juga: INFOGRAFIS: Cara Jitu Jawab Pertanyaan 'Apa Kelemahan Terbesarmu' Saat Interview Kerja
Langkah dan dugaan politik dinasti yang mencuat sekarang ini juga sempat dikritik oleh Profesor Politik Islam Global asal Australia, Greg Barton.
Dia mengatakan langkah Jokowi melakukan segala cara untuk meloloskan anaknya sebagai Cawapres dan pendamping Prabowo sebagai sebuah tindakan yang terburu-buru.
"Sayang sekali dia (Jokowi) mau campur tangan dalam urusan keluarga. Kalau bisa lebih sabar, pasti orang tidak keberatan kalau anaknya dikasih masa depan. Tapi, ini seolah terlalu terburu-buru," kata Greg dalam podcast bersama Akbar Faisal.