PejuangKantoran.com - Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar-Mahfud menggelar diskusi bertajuk “Mission Brief: Generasi Muda Menatap Problematika Pemilu 2024” di Sinestesia Coffee Space, Jakarta, Selasa (6/2/2024).
Diskusi ini dihadiri oleh relawan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam TPM Ganjar Mahfud DKI Jakarta, kader Banteng Muda Indonesia, dan kader Gerakan Pemuda Marhaenis.
Baca Juga: Soal Survei Populi Center, Nusron Wahid: Kepastian untuk Menang Sekali Putaran Makin Terlihat
Melalui kegiatan diskusi tersebut, TPM Ganjar-Mahfud mengajak relawan untuk terlibat aktif dalam pengamanan suara Ganjar-Mahfud, mengingat hari-H pelaksanaan Pemilu 2024 sudah semakin dekat.
Diskusi antara lain menyoroti permasalahan yang menyelubungi pelaksanaan Pemilu 2024, terlebih setelah munculnya putusan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) beberapa hari lalu.
Saat itu DKPP memutuskan bahwa pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar kode etik dengan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden.
Ericko Pandu, Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenis Jakarta Timur, mengungkapkan bahwa putusan DKPP tersebut menambah daftar panjang permasalahan etika dan hukum yang ada pada Pemilu 2024 ini.
Baca Juga: Elektabilitas Prabowo Gibran Naik Jadi 52%, Komandan TKN: Syukur Alhamdulilah
“Daftar ini saya prediksi masih akan terus bertambah sampai selesainya proses Pemilu 2024. Kita harus waspada kecurangan masih akan terjadi sampai tanggal 14 Februari 2024 nanti,” seru Ericko Pandu.
Pada kesempatan yang sama, John Amahoru, perwakilan DPC Banteng Muda Indonesia Jakarta Pusat, menjelaskan bahwa pendukung Ganjar-Mahfud, baik dari tim sukses, relawan, maupun kader partai, harus mewaspadai kecurangan-kecurangan yang ada di lapangan, khususnya tanggal 14 Februari 2024.
“Di setiap TPS, partai sudah menyiapkan setidaknya dua orang saksi, masing-masing untuk Pilpres dan Pileg. Akan lebih baik jika teman-teman relawan dan TPM ikut mengawal perhitungan suara di TPS masing-masing dan membantu para saksi tersebut,” ungkap John.
Pada sesi penutup, Christopher Sastyaviando Lebe, Direktur Reformasi Hukum TPM Ganjar-Mahfud, menyampaikan bahwa TPM telah menyiapkan kanal pengaduan berbentuk formulir online.
Baca Juga: Menurut Gibran, Elektabilitas Di Atas 50% Tak Ada Artinya Jika Banyak yang Golput
Cara tersebut diharapkan dapat mempermudah para relawan muda yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu.
“Harapan kami, teman-teman TPM dapat membantu meringankan pekerjaan partai koalisi pendukung dengan turut berperan aktif dalam melakukan pengawalan dan pengamanan suara.