PejuangKantoran.com - Politisasi bansos atau bantuan sosial menjelang Pemilu 2024 kembali mengemuka.
Dua narasumber pada diskusi Jaga Pemilu di Jakarta pada Rabu, 7 Februari 2024 yakni Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Wawan Mas'udi serta Direktur Indonesia Budget Center Elisabeth Kusrini memaparkan dugaan kuat adanya politisasi bansos.
Kata Wawan Mas'udi program dana bantuan sosial atau bansos adalah infrastruktur negara untuk membantu warganya yang gagal memenuhi kesejahteraan hidupnya.
Untuk Indonesia, jumlah warga yang masih membutuhkan ini diperkirakan masih tinggi, yakni di angka sekitar 30 juta jiwa.
Tak heran bila pada tahun 2024, anggaran bantuan sosial naik Rp 20 triliun menjadi Rp 496 triliun, dibandingkan anggaran 2023 yang sebesar Rp 476 triliun.
Jumlah ini naik lebih dari 13 persen.
Selain itu, juga terdapat peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Beras: 21,3 juta KPM (2023), menjadi sebanyak 22 juta KPM (2024).
Selanjutnya, ada bentuk-bentuk bansos lain, baik program lama seperti Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar dan juga bentuk baru seperti bantuan dengan nama mitigasi risiko pangan, bantuan El Nino dan lain sebagainya.
Kata Wawan Mas'udi , selain sebagai instrumen negara, kenaikan jumlah dana bansos setiap menjelang pemilu bisa juga dilihat sebagai mekanisme untuk melakukan mobilisasi politik seperti hubungan antara patron dan klien.
“Selain instrumen negara, di sisi lain bansos bisa menjadi alat mobilisasi dukungan/kesetiaan politik dan untuk memperkuat struktur patron – client bagi penguasa. Apalagi jika tidak dilakukan dalam kerangka universal dan imparsial, namun bersifat partikular dan selektif, serta cenderung personifikasi. Selain itu, momentum distribusi bansos juga terjadi di sekitar momentum politik elektoral,” kata Wawan.
Data
Direktur Indonesia Budget Center Elisabeth Kusrini meniliknya lebih jauh lagi.
Menurutnya, jelang Pemilu 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp100 ribu per bulan kepada 15,5 juta keluarga miskin selama enam bulan.
Lalu pada Pemilu 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalurkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150.000 per bulan kepada 19 juta keluarga miskin selama tiga bulan.