PejuangKantoran.com - Tinggal dua minggu lagi Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden RI ke-8.
Menjelang pelantikannya pada 20 Oktober 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, sejumlah lembaga survei menggalang opini masyarakat mengenai kepemimpinan Prabowo Subianto.
Salah satunya dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik terhadap 1.200 warga Indonesia pada periode 22-29 September 2024.
Sampel tambahan diambil dari 11 provinsi terbesar, yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sulawesi Selatan.
Masing-masing wilayah melibatkan 300 responden, sementara Sumatera Barat 200 responden.
Hasilnya, 83,4 persen masyarakat yakin pemerintahan Prabowo Subianto bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik daripada kondisi saat ini.
“Mayoritas yakin Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto mampu memimpin Indonesia ke depan menjadi lebih baik dari saat ini,” jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
Hal itu diungkapkannya dalam rilis survei Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Kepemimpinan Joko Widodo yang tayang di YouTube, Jumat, (4/10/2024).
73,3% setuju pembentukan KIM Plus
Sementara itu, Indikator Politik juga menemukan bahwa sekitar 33,7% warga tahu tentang Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus).
Baca Juga: Film Remake Korea My Annoying Brother Hadirkan Angga Yunanda-Vino G. Bastian sebagai Kakak-Adik
"Dari yang mengetahui, mayoritas setuju dengan terbentuknya KIM Plus yaitu 73,3%," tambah Peneliti Utama Indikator Politik, Hendro Prasetyo.
Ia menjelaskan, secara demografi pengetahuan publik terhadap KIM Plus lebih besar pada kelompok laki-laki usia 22-40 tahun dari etnis Sunda, Batak, Minang, Betawi dan Bugis, pendidikan dan pendapatan menengah atas, orang perkotaan, wilayah Sumut, Sumbar, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Sulawesi dan Maluku-Papua.
"Dari yang mengetahui, mayoritas setuju. Tingkat persetujuan lebih rendah pada kelompok usia paling muda, etnis Minang dan Melayu, wilayah Jakarta dan Maluku-Papua," kata Hendro.