PejuangKantoran.com - Keterbukaan informasi merupakan kunci penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan public, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Hal itu pula yang selalu menjadi komitmen BRI dalam menjalankan tata kelola yang baik, sehingga mengantar bank pelat merah itu ke peringkat tiga besar nasional pada kategori Kualifikasi Informatif BUMN dengan mencetak skor 98,89.
Prestasi tersebut ditorehkan BRI dalam ajang Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).
Baca Juga: BRI Luncurkan Fitur Tarik Tunai Tanpa Kartu: Kemajuan Zaman yang Mempermudah Akses Uang Tunai
“Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen BRI untuk terus menghadirkan tata kelola perusahaan yang transparan, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah,” ujar Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto, saat menerima penghargaan tersebut.
Keberhasilan BRI mencapai usia 129 tahun merupakan buah dari penerapan tata kelola perusahaan secara efektif dan efisien.
“BRI senantiasa menjaga agar kelima prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness telah menjadi landasan pelaksanaan operasional bisnis dan layanan perseroan,” tambah Andrijanto.
Pada kesempatan yang sama, BRI juga menerima penghargaan Badan Publik Terbaik Nasional “Arkaya Wiwarta Prajanugraha” bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Universitas Negeri Malang.
Hasil monitoring dan evaluasi
Dibandingkan tahun 2023, jumlah badan publik yang mendapatkan kualifikasi informatif meningkat pada 2024, demikian menurut Komisi Informasi Pusat.
Baca Juga: 3 Langkah Strategis BRI dan Holding Ultra Mikro agar Sertifikasi BPOM Tingkatkan Daya Saing UMKM
"Kami laporkan dari jumlah badan publik yang mendapatkan kualifikasi informatif berjumlah 162 atau 44,63 persen dari 363.
“(Hal itu) Naik secara signifikan dari tahun 2023 sebanyak 139 badan publik dari 369," jelas Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro dalam acara yang sama.
Menurut Donny, data tersebut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada seluruh badan publik yang berjumlah sebanyak 363 badan dan dibagi menjadi tujuh kategori.
Tujuh kategori tersebut adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah provinsi, perguruan tinggi negeri (PTN), dan partai politik.