Pejuangkantoran.com - Para pengusaha warteg mengeluhkan mahalnya harga untuk mendapat sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Mereka bahkan mengaku diminta uang sebesar Rp10 juga untuk mengurusnya.
Ternyata, menurut Kepala BPJPH Haikal Hassan, itu adalah ulah oknum. Hal tersebut justru membuat para pelaku usaha mundur dan menghambat Indonesia dalam memenuhi sertifikasi halal.
Saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Haikal menjelaskan bahwa ada oknum yang menggetok bayaran halal dengan harga yang tinggi.
“Saya sudah survei di warteg. Kami kumpulkan 100 pengusaha warteg, kami kumpulkan di Jakarta Utara dengan budget alakadarnya. Dari 100 itu mereka bilang mau sertifikat halal, tapi diminta satu warteg Rp 10 juta,” katanya, dikutip dari Kumparan.com.
Hal tersebut sangat berbeda dengan aturan yang berlaku karena selama ini BPJPH tidak memungut biaya untuk penerbitan sertifikat halal.
Kalah jauh dengan China
Keberadaan oknum ini yang membuat Indonesia saat masih menduduki posisi 8 negara penghasil produk halal. Masih kalah jauh dengan China yang menduduki posisi pertama.
Itu artinya, dari segi regulasi negara tersebut lebih tertib aturan halalnya dibandingkan Indonesia. Itulah yang membuat China juga mampu mengekspor produk halalnya ke berbagai negara.
Negara Tirai Bambu tersebut bahkan mampu menghasilkan USD 31,8 miliar dalam mengekspor produk halalnya.
Padahal, Haikal menyebut hitungan yang dilakukannya Indonesia sudah menembus sampai USD 40-50 miliar.
Baca Juga: Kok Bisa Ada Produk Beer dan Wine Bersertifikat Halal? Begini Penjelasan Kemenag dan MUI
Akan bantu 50 ribu pengusaha warteg
Untuk mengatasi masalah tersebut dan membantu kesulitan para pedagang dan pengusaha warteg untuk mendapatkan sertifikasi halal, Haikal berencana membantu memberikan sertifikat halal dengan biaya terjangkau.