PejuangKantoran.com - Pemerintah sayap kanan Italia di bawah pimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni telah menyetujui penerbitan 500.000 visa kerja bagi pekerja non-Uni Eropa dalam tiga tahun ke depan.
Kebijakan ini bertujuan menjawab kekurangan tenaga kerja di Italia, meski menuai kritik dari serikat pekerja yang menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan.
Rencana tersebut akan dilaksanakan mulai 2026 hingga 2028, dengan kuota sekitar 165.000 visa pada 2026. Angka ini naik dibanding kuota sebelumnya, yakni 450.000 visa untuk periode 2023-2025. Sebelumnya, Italia hanya menerbitkan sekitar 70.000 visa pada 2021 dan 75.700 pada 2022.
Di bawah pemerintahan Meloni yang dikenal keras terhadap migrasi ilegal, Italia memang berupaya menekan jumlah migran gelap yang masuk ke wilayahnya. Namun di saat yang sama, pemerintah juga memperluas jalur migrasi legal bagi pekerja non-Uni Eropa, demi mengisi kekosongan tenaga kerja di tengah populasi yang menua dan angka kelahiran yang terus melambat.
Baca Juga: Diplomat Muda Arya Daru Pangayunan Siap Pindah ke Finlandia bersama Keluarga sebelum Ditemukan Tewas
Dari total 500.000 visa, sebanyak 267.000 di antaranya ditujukan untuk pekerjaan musiman, terutama di sektor pertanian dan pariwisata. Kebijakan ini disambut positif oleh asosiasi pertanian terbesar Italia, Coldiretti, yang menyebut langkah ini penting demi menjaga ketersediaan tenaga kerja di sektor pertanian dan kelangsungan produksi pangan nasional.
Namun, CGIL, serikat pekerja terbesar dan tertua di Italia, menilai kebijakan ini belum menyentuh akar masalah sesungguhnya. Maria Grazia Gabrielli, pejabat senior CGIL, mengkritik rendahnya efektivitas kuota visa selama ini. Ia menyoroti fakta bahwa pada 2023 dan 2024, hanya sekitar 7,5-7,8 persen kuota yang benar-benar berujung pada izin tinggal resmi.
Selain itu, Gabrielli menilai sistem saat ini terlalu berpihak pada negara-negara yang mau bekerja sama mencegah migrasi ilegal ke Italia, seperti sejumlah negara Afrika Utara. Melalui kebijakan ini, negara-negara yang membantu Italia memberantas penyelundupan manusia atau melakukan kampanye anti-migrasi akan mendapat kuota lebih besar.
Gabrielli menyebut skema ini “tidak mempertimbangkan akar penyebab migrasi dan hanya fokus pada pendekatan hukuman dan imbalan antarnegara.”
Kebijakan ini juga dinilai rentan disalahgunakan. Banyak pekerja asing yang sudah berada di Italia justru mengajukan visa baru, sementara celah penipuan kerap dimanfaatkan oleh jaringan kriminal.
CGIL mendesak pemerintah melakukan reformasi menyeluruh, termasuk melegalkan pekerja migran yang sudah berada di Italia secara tidak resmi. Menurut Gabrielli, langkah tersebut lebih relevan dalam membantu dunia usaha yang tengah kesulitan mencari tenaga kerja, sekaligus mencegah pekerja asing terjebak dalam status ilegal.