PejuangKantoran.com - Kartu Prakerja dibentuk sebagai program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MP-PKP) ini membangun ekosistem kolaboratif dengan berbagai Kementerian dan Lembaga, serta badan usaha milik swasta maupun milik pemerintah melalui pola kemitraan yang saling bersaing untuk memberikan manfaat maksimal kepada penerima Kartu Prakerja.
Manajemen Pelaksana sebagai unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Baca Juga: Lowongan Kerja Sales Executive di Maskapai Penerbangan Emirates, Lulusan SMA Bisa Melamar!
Untuk melaksanakan operasional Kartu Prakerja, dibentuk Komite Cipta Kerja melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.
Komite ini beranggotakan 6 menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri.
Komite ini diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan. Bertindak sebagai Sekretaris Komite, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Tugas Komite Cipta Kerja adalah merumuskan kebijakan dan mengendalikan program Kartu Prakerja. Saat ini, Komite Cipta Kerja membuka lowongan Head Kemitraan, yang berada di bawah Direktorat Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem (KKPE).
Tanggungjawab Head Kemitraan:
• Menyusun strategi peningkatan kualitas lembaga kursus/pelatihan kerja dan pelatihan dalam ekosistem Kartu Prakerja.
• Memantau, menyempurnakan, dan/atau memperbaiki SOP/Panduan penilaian dan/atau standar kualitas Lembaga Pelatihan maupun Pelatihan, yang mencakup syarat dan kriteria serta mekanisme penilaian.
• Melakukan pengendalian Lembaga Pelatihan melalui sosialisasi panduan penilaian dan/atau standar kualitas serta bimbingan kepada pihak-pihak terkait serta memastikan proses on-boarding Lembaga Pelatihan berjalan dengan lancar.
Baca Juga: IKEA Buka Lowongan Country Marketing Manager, buat yang Pingin Suasana Kantor yang Homy
• Membuat aturan teguran/sanksi apabila ada ditemukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan/standar yang sudah ditetapkan.
• Melakukan supervisi terhadap tim kemitraan agar target yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Artikel Terkait
Belum Punya Pacar, Jourdy Pranata Sulit Menyelami Karakter Joshua di Dear Jo
Kesaksian Paman David Bahwa Ada Orang Suruhan Mendatangi Keluarga David Dibantah Mario Dandy
Mario Dandy Sebar Foto dan Video Penganiayaan David, Ayah David: “Siap-Siap UU ITE Habis Ini”
Suara Serak Cakra Khan Memukau Para Juri America’S Got Talent, 4 "Yes" pun Disabet!
Garuda Indonesia Kembali Sabet Predikat The World’s Best Airline Cabin Crew untuk Kali Ke-6
5 Soft Skill yang Perlu Dikuasai Karyawan Gen Z, yang Semuanya Berakar pada Komunikasi!