Menanti Putusan MKMK Atas Perkara Etik Hakim MK Anwar Usman

Menanti Putusan Sanksi 

Jika Titi memilih untuk tak berspekulasi soal hasil putusan, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menduga putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) besok hampir pasti akan memberikan sanksi untuk Anwar Usman. 

"Kalau saya lihat pasti Anwar Usman akan dijatuhkan sanksi melanggar etik. Kemudian apakah nanti ada embel-embel untuk mengundurkan diri atau diberhentikan itu masih tanda tanya," ungkapnya.

Baca Juga: Peran Jadi Teroris di 13 Bom di Jakarta, Rio Dewanto Kabur dari Bootcamp Militer

Meski demikian, Bonar mengharap Anwar Usman berbesar hati untuk mengundurkan diri dari MK untuk menghindari hal tersebut terjadi lagi.

“Makanya bunyi putusan yang saya harap adalah meminta agar Saudara Anwar Usman dengan kesadaran diri mundur dari jabatan hakim konstitusi,” pungkasnya.

Hal ini disebutkan juga terkait tahun depan menjadi tahun demokrasi atau Pemilu, karena MK akan berperan sebagai pengadil sengketa hasil Pileg dan Pilpres 2024.

"Tapi seharusnya kalau dia berjiwa besar, melanggar etik ini kan cukup berat, seharusnya dia mengundurkan diri agar tidak terjadi lagi conflict of interest."

"Apalagi nanti pada saat putusan-putusan untuk Pemilu, nanti kan sengketa melalui MK lagi, kalau dia masih tetap menjadi hakim konstitusi itu dikhawatirkan akan kembali terulang," sambungnya.

Baca Juga: Karyawan Muda Dihadapkan pada Pilihan Kerja Hybrid atau Kerja Senin-Kamis, Apa Pilihan Mereka?

Menurutnya, pengunduran diri Anwar Usman adalah yang paling tepat. Karena memang tidak ada mekanisme hukuman yang bisa diberikan pada hakim konstitusi kecuali melakukan pelanggaran pidana. 

“Saya tidak tahu Anwar Usman ini membujuk, memberikan janji, nah kalau itu bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana, membujuk menjanjikan sesuatu agar mengikuti arahan dia.

"Kalau MKMK tidak menemukan hal itu, hanya Anwar Usman kemudian melanggar kode etik UU Kehakiman ya dia hanya kena pelanggaran etik saja," sambungnya.

Bonar mengharap putusan MKMK bisa mendorong Anwar Usman untuk tidak lagi menduduki jabatan hakim konstitusi.