Politik Dinasti: Publik Terluka dan Kecewa, Elektabilitas Prabowo-Gibran Turun

Dan dari jumlah tersebut, 49,9 persen responden setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan orang dalam keluarga Presiden Jokowi menjadi calon Wakil Presiden.

Demokrasi Terburuk Dalam 14 Tahun 

Selain hasil survei tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, Nyarwi Ahmad mengatakan hasil survei yang menyebutkan bahwa mayoritas publik menganggap Jokowi ikut terlibat dalam putusan MK.  

Baca Juga: KAI Wisata Buka Lowongan Customer Service On Station dan Ticketing Officer Bisa untuk Lulusan SMA

“Orang ada yang kemudian berpikiran kritis, kalau presiden melihat politik kita sebagai drama, publik bisa melihat keberadaan presiden ada dalam drama itu, bahkan menjadi bagian penting," katanya.

"Atau bahkan beberapa pihak mensinyalir, salah satu sutradara dibalik drama itu, wajar saja, karena presiden tidak pernah menyampaikan ekspresinya secara eksplisit."

Tidak bisa dipungkiri, Pakar Komunikasi Politik UGM ini menambahkan, Jokowi menjadi tokoh sentral dalam politik saat ini. Peran Jokowi sangat besar, bukan sekedar dari proses kandidasi, tapi sampai penyelenggaraan Pemilu. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa menyebut penilaian publik atas adanya cawe-cawe Jokowi dalam putusan MK bisa dipahami. Hal itu dikarenakan relasi kekeluargaan dan relasi kekuasaan sangat kental dalam putusan 90/PUU-XXI/2023.

Baca Juga: Berapa Gelas Kamu Minum Kopi Sehari, dan Berapa Banyak Kafein yang Kebanyakan?

“Karena relasi kekeluargaan sangat lekat dengan relasi kuasa dalam konteks hubungan Jokowi dengan Ketua MK. Ini hal yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Penilaian publik seperti itu," terangnya.

Selain itu, Herry mengungkap indeks demokrasi era Jokowi menjadi yang terburuk sejak 14 tahun terakhir.

"Jelas akan mengalami penurunan, terutama era Jokowi, Indeks Demokrasi Indonesia dari lembaga asing adalah yang terburuk dari 14 tahun terakhir. Bahkan tidak mengalami perubahan signifikan," tambahnya.

Menurutnya, ada aspek-aspek tertentu yang harus menjadi bahan evaluasi misalnya budaya politik. "Yang terjadi adalah per hari ini budaya politik itu tidak muncul karena intervensi kekuasaan, sehingga publik enggan untuk mengatakan politik Indonesia baik-baik saja," tegasnya.

Herry juga mengungkapkan indeks demokrasi Indonesia termasuk rendah, apalagi ketika muncul putusan MK. Hal itu dinilai akan semakin memperburuk demokrasi. 

"Jokowi sebelum keputusan MK kemarin, Indeks Demokrasinya rendah. Apalagi ini kaitannya dengan relasi kekuasaan dan relasi kekeluargaan yang erat kaitannya dengan keputusan MK. Ada hal yang ditabrak juga," ucapnya.