Selain ASN, Ini Dia 3 Aktor yang Rentan Selewengkan Bantuan Sosial

PejuangKantoran.com - Aparatur Sipil Negara atau ASN disebut pertama sebagai aktor yang rentan menyelewengkan bantuan sosial atau bansos.

"Khususnya saat menjelang pemilu," tutur Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Wawan Mas'udi saat berbicara dalam diskusi Jaga Pemilu di Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Wawan Mas'udi tidak sendirian di forum diskusi itu.

Ada Direktur Indonesia Budget Center Elisabeth Kusrini yang juga ikut memberi sumbangan pemikiran.

Kata Wawan Mas'udi melanjutkan, selain Aparatur Sipil Negara atau ASN, 3 aktor lain yang patut diduga melakukan politisasi bansos atau bantuan sosial adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, masyarakat penerima bantuan sosial atau bansos, serta para peserta pemilu.

Bansos atau bantuan sosial acap kali mengemuka saat menjelang pemilihan umum (pemilu).

Padahal, bansos adalah bagian dari infrastruktur berikut instrumen negara.

Fokus bansos adalah membantu warga negara yang gagal memenuhi kesejahteraan hidup mereka.

Dari kisaran jumlah penduduk Indonesia yang menyentuh lebih dari angka 265 juta jiwa, masih ada sekitar 30 juta jiwa yang masuk dalam kategori sasaran bansos, kata Wawan Mas'udi.

Pada diskusi itu, mengemuka juga catatan bahwa bansos menjadi alat politik untuk melakukan mobilisasi seperti hubungan antara patron dan klien.

Setidaknya, ada 3 nama presiden Republik Indonesia yang diduga kuat menjadikan bansos sebagai alat politik.

Ketiganya adalah Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.

Bansos

Ikhwal bansos sebagai alat politik, Elisabeth Kusrini, memberikan catatannya.