Pegiat Medsos Serukan Tarik Dana dari Bank Himbara, Pengamat: Justru Memicu Ketidakstabilan Keuangan!

PejuangKantoran.com - Menjelang peluncuran program Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara), muncul ajakan tarik dana dari bank Himbara oleh para pegiat media sosial.

Yang disebut Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) tak lain bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Para influencer mengkhawatirkan adanya risiko penyalahgunaan dana karena Danantara akan menjadi pengelola operasional, asset, serta dividen perusahaan-perusahaan BUMN.

Ajakan tarik dana dari bank Himbara tersebut tentunya menarik perhatian publik, mengingat Danantara akan segera diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 24 Februari 2025.

Baca Juga: Berkat Fondasi Kinerja BRI yang Resilient, Nasabah Raih Layanan Perbankan yang Optimal

Namun, para pengamat menilai langkah ini tidak memiliki dasar yang kuat, dapat menyesatkan masyarakat, dan justru dapat berdampak negatif pada stabilitas sektor keuangan.

Ajakan semacam itu justru berpotensi memicu ketidakstabilan dalam sistem keuangan, demikian menurut Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah.

Ketidakstabilan tersebut pada akhirnya dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan.

"Ketika perekonomian bergejolak, yang akan menderita adalah kelompok bawah. Hal ini harus dipahami," ujar Piter.

Bank-bank Himbara disebutnya memiliki fundamental yang baik dan memiliki jaminan dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberadaan Danantara.

“Saya pribadi mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai ajakan menarik dana tersebut. Bank-bank Himbara memiliki kinerja yang baik dan keberadaan Danantara justru untuk semakin memaksimalkan kinerja bank Himbara,” tegas Piter.

Baca Juga: Tri Cahyaningsih Raih Skor Tertinggi Tapi Tak Lolos CPNS karena Tinggi Badan Kurang 0,5 cm, Ini Kata Kemenkumham

Perlu sosialisasi dan edukasi

Bank-bank Himbara akan tetap beroperasi sebagai bank komersial dengan regulasi ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta LPS.

Selain itu, Himbara juga berada di bawah pengawasan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

Meskipun begitu, pemerintah dan otoritas keuangan harus lebih aktif dalam menyosialisasikan hal tersebut agar publik memahami bahwa tidak ada perubahan signifikan terhadap operasional bank-bank ini.