Anies Baswedan Tanggapi PHK Massal yang Bikin Pekerja Pindah ke Sektor Informal, Ini Sarannya!

PejuangKantoran.com – Kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terjadi secara bertubi-tubi di dunia kerja belakangan ini. Peristiwa tersebut membuat angka PHK di Indonesia naik setiap tahunnya.

Bukan hanya itu, badai PHK menimbulkan perubahan pekerjaan yang harus dijalani para korban PHK dari pekerjaan lamanya.

Hal itulah yang menjadi perhatian mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang kemudian membahasnya dalam video yang diunggahnya di akun Instagram pribadinya, Jumat (10/10/2025) lalu.

Baca Juga: Soal Pekerja Sektor Informal Naik, Menkeu Purbaya Bilang Fresh Graduate Nggak Usah Khawatir

“Di tahun 2023, ada 64 ribu kasus, 2024 melonjak jadi 77 ribu kasus, dan baru setengah tahun ini di 2025 sudah lebih dari 42 ribu orang kehilangan pekerjaan,” ujar Anies.

“Di balik angka-angka ini, ada ayah yang harus begadang memikirkan tagihan listrik, ada ibu yang harus menjelaskan ke anak kenapa tidak bisa beli susu, ada anak muda fresh graduate yang mimpinya buyar,” imbuhnya.

Menurut Anies, mencari pekerjaan baru bukan hal mudah bagi orang yang terkena PHK. Tak sedikit pekerja yang beralih ke sektor informal.

“Yang lebih menyakitkan, sebagian besar dari mereka tidak pindah ke pekerjaan formal baru, tapi justru jatuh ke sektor informal. Berdagang kecil-kecilan, jualan online yang seadanya, ojek online atau jadi pekerja serabutan,” paparnya.

Kuatkan sektor formal

Pekerjaan dari sektor informal memang memberikan penghasilan, namun Anies mengatakan bahwa kehidupan jadi serba tidak pasti.

Baca Juga: Setiap tahun, Ada 10,7 Juta Orang Indonesia yang Butuh Pekerjaan, Tidak Termasuk yang Kena PHK

“Tidak ada BPJS, tidak ada THR, apalagi bicara pensiun. Jadi wajar kalau banyak yang merasa, ‘Kerjaan sih ada, tapi hidup tetap susah,’” tambahnya.

Akibatnya, pekerjaan di sektor informal tersebut hanya menunda kekhawatiran mereka, bukan menyelesaikan masalah.

Oleh sebab itu, Anies berpendapat bahwa negara tidak bisa diam menghadapi kurangnya lapangan kerja. Harus ada strategi dalam membuka lapangan kerja, bukan sekadar solusi yang sifatnya tambal sulam.

Ia menyarankan pemerintah untuk mendorong sektor formal tumbuh sehat, memberi insentif bagi usaha yang menyerap tenaga kerja, dan melindungi pekerja dengan jaminan sosial.