Belum Banyak Influencer yang Memaparkan Risiko dan Tantangan Bekerja di Australia, Bisa Menyesatkan!

Jam kerja yang panjang, hambatan bahasa dan budaya, serta rasa kesepian, jarang sekali muncul di konten populer.

"Saya yakin orang-orang yang membuat konten ini pasti juga memiliki pasang surutnya," katanya

Monika Winarnita, peneliti media digital dan migran Indonesia di Asia Institute, University of Melbourne, menegaskan bahwa influencer yang bertanggung jawab seharusnya menceritakan keseluruhan cerita.

Baca Juga: Ini Alasan Kenapa Film Garuda Di Dadaku Dihadirkan dalam Format Animasi untuk Layar Lebar

Bukan hanya soal gaji, tetapi juga ketidakpastian visa dan pekerjaan, risiko dibayar di bawah standar, jam kerja panjang, hingga pekerjaan fisik yang melelahkan.

Tanpa konteks yang jelas, kehidupan dengan upah minimum di Australia bisa terlihat jauh lebih indah dari kenyataannya.

Dr Winarnita juga menyebut regulasi influencer di Indonesia masih berada di area abu-abu. Ia menilai pemerintah Indonesia dan Australia perlu lebih aktif memberikan edukasi.

"Mereka juga harus memberikan (informasi tentang) hak-hak kita, konteks upah layak ekonomi Australia, tekanan sewa, dan hal-hal seperti itu," katanya.

Terlalu mengagungkan bekerja di Australia

Sementara itu, Departemen Dalam Negeri Australia menegaskan bahwa pemegang WHV memiliki hak dan perlindungan kerja yang sama dengan warga negara Australia. Dugaan eksploitasi tenaga kerja disebut akan ditangani dengan serius.

Pemerintah juga menyarankan calon pekerja menggunakan sumber resmi dan tepercaya, seperti situs Tourism Australia, saat mencari informasi kerja.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia mengaku menyadari makin maraknya konten yang terlalu mengagungkan bekerja di Australia.

Baca Juga: Betulkah Sering Ngopi Bisa Memicu Gundulnya Hutan? Simak Fakta-faktanya!

"Jenis konten ini, jika tidak disertai dengan informasi yang komprehensif dan seimbang, berpotensi menyesatkan publik," kata Alexander Sabar, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi.

Masyarakat pun diminta lebih waspada terhadap konten yang terlalu berlebihan dan tidak sesuai realitas. Pemerintah Indonesia sendiri aktif memantau konten digital sesuai hukum dan peraturan, agar tidak menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan.