Bukan Hanya Terapkan WFH, Para Ekonom Ajukan Sejumlah Saran untuk Menghemat Pemakaian BBM

photo author
Felicitas Harmandini, Pejuang Kantoran
- Selasa, 17 Maret 2026 | 16:29 WIB
Para ekonom mengusulkan untuk memberlakukan tarif Rp1 untuk transportasi umum demi penghematan BBM. (MRT Jakarta)
Para ekonom mengusulkan untuk memberlakukan tarif Rp1 untuk transportasi umum demi penghematan BBM. (MRT Jakarta)

PejuangKantoran.com - Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk menganalisis strategi pembatasan pemakaian BBM jika terjadi krisis minyak akibat konflik di Timur Tengah yang berkepanjangan. 

Salah satunya dengan menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) dan pengurangan hari kerja bagi karyawan.

Para ekonom menilai upaya penghematan BBM yang dikemukakan oleh Presiden ini cukup rasional sebagai respons awal.

Baca Juga: Harga Minyak Terus Naik, Muncul Wacana WFH dan Pengurangan Hari Kerja untuk Penghematan BBM

Yusuf Rendy Manilet, peneliti Center of Reform on Economics (CORE), mengatakan bahwa Langkah efisiensi BBM dengan skema WFH atau pembatasan hari kerja itu bisa diujicobakan lebih dulu pada pegawai aparatur negeri sipil (ASN).

"Logikanya sederhana: kalau mobilitas ASN berkurang, penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan harian juga ikut turun, sehingga konsumsi BBM bisa ditekan.

“Kita juga pernah melihat pengalaman serupa saat pandemi Covid-19. Ketika banyak pegawai bekerja dari rumah, konsumsi BBM nasional ikut menurun," tutur Yusuf, seperti dikutip Bisnis.com, Minggu (15/3/2026).

Pihaknya berpendapat, ada beberapa keuntungan dari penerapan WFH atau pengurangan hari kerja, yaitu:
• Bisa diterapkan dengan cepat dan tidak membutuhkan tambahan anggaran negara. Cara ini juga akan menghemat belanja operasional pemerintah.
• Menunjukkan ada upaya dari pemerintah untuk mengendalikan konsumsi energi dan menjaga disiplin fiskal di tengah gejolak harga minyak global.

Meski begitu, kebijakan penerapan WFH dan pengurangan jam kerja juga memiliki kekurangan, yaitu:
• Hanya menyasar konsumsi BBM di sektor pemerintahan. Padahal, konsumsi energi justru paling banyak berasal dari masyarakat dan sektor transportasi yang lebih luas. Secara nasional, dampak penghematannya kemungkinan tidak terlalu besar.
• Jika kebijakan ini diterapkan terlalu lama akan berpotensi memperlambat layanan publik dan aktivitas ekonomi tertentu, terutama di daerah yang infrastruktur digitalnya belum sepenuhnya siap.

Meskipun ada plus-minusnya, Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai penghematan BBM melalui penerapan kerja dari rumah boleh saja dilakukan.

Baca Juga: Bukan Introvert, Bukan Ekstrovert: Mengenal “Otrovert”, Tipe Kepribadian yang Merasa Berbeda dari Keramaian

Namun, pemerintah perlu menyediakan bantuan subsidi upah untuk kompensasi jam kerja pegawai yang berkurang. Yang harus dihindari justru pembatasan pemakaian BBM di SPBU karena bisa memicu panic buying dan praktik penimbunan.

"Inflasinya terlalu tinggi jika pembelian di SPBU yang dibatasi. Sekarang pemerintah fokus saja dengan pengurangan konsumsi BBM lewat perubahan prilaku," kata Bhima.

Saran bagi pemerintah

Baik Yusuf Rendy Manilet maupun Bhima Yudhistira lantas mengemukakan sejumlah saran bagi pemerintah terkait wacana penerapan WFH dan pengurangan jam kerja:

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Felicitas Harmandini

Sumber: Bisnis.com, CNBC

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X