Pemprov DKI Bakal Non Aktifkan 200 Ribu KTP, Dukcapil Sebut Tak Berarti Warga Tak Punya Identitas

PejuangKantoran.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menonaktifkan sekitar 200 ribu KTP warga DKI yang sudah berdomisili di luar Jakarta. 

Hal ini disebut sesuai instruksi Sekda Prov DKI Jakarta No. e-00014 Tahun 2023 tentang Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali NIK serta Pendataan Mudik Balik Tahun 2023.

Hanya saja, banyak orang beranggapan bahwa data KTP Jakarta orang yang berdomisili di luar Jakarta bakal hilang. Masyarakat salah mengartikan, seolah Pemprov DKI melalui Dinas Dukcapil ingin menghapus KTP warga DKI begitu saja, sehingga mereka tidak punya identitas sama sekali.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengungkapkan bahwa anggapan tersebut adalah hal yang salah. 

Baca Juga: Dirjen HAM Tanggapi Isu Karyawati Cikarang Harus Staycation untuk Perpanjang Kontrak

Penonaktifan data adalah untuk menertibkan Adminduk sehingga sesuai antara data defacto dan dejure pada dokumen kependudukannya.

"Penonaktifan data perlu difokuskan bagi penduduk yang diduga memiliki NIK yang tercatat di database kependudukan DKI Jakarta, tetapi tidak bertempat tinggal di DKI Jakarta. Sehingga perlu dilakukan proses pindah ke alamat domisili yang sebenarnya," kata Dirjen Teguh Setyabudi dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (5/5/2023). 

Penduduk yang secara defacto tidak lagi tinggal sesuai alamat pada KTP-el dan KK (dejure) dapat dengan mudah untuk pindah ke lokasi tujuan tanpa harus kembali ke daerah asal.

Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan sosialisasi, komunikasi, edukasi yang tepat dan jelas kepada semua pihak, terutama kepada penduduk DKI Jakarta. 

Baca Juga: Volvo PHK 1.300 Karyawan Demi Efisiensi Sumber Daya dan Optimalisasi Biaya

"Cukup membawa fotokopi KK dari daerah asal, membawa surat keterangan tidak keberatan dari pemilik KK, apabila menumpang KK, dan mengisi formulir F.1.03," kata Teguh secara rinci menjelaskan.

"Ditjen Dukcapil Kemendagri mengarahkan Dinas Dukcapil di DKI supaya membuka posko-posko layanan pengaduan bagi penduduk untuk melakukan klarifikasi mengenai penonaktifan data," katanya.