PejuangKantoran.com - Jakarta kembali menggelar acara besar untuk para pencari kerja, yaitu Jakarta Job Festival Gelombang 3. Job Fest 2025 ini berlangsung dua hari, yaitu 19-20 Agustus 2025.
Acara ini resmi dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Plaza Bendera, Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19 Agustus 2025.
Di gelombang ketiga ini, ada sekitar 37 perusahaan yang ikut serta, dengan total lebih dari 2.000 lowongan kerja yang siap diperebutkan oleh para pencari kerja.
Baca Juga: Selain Beasiswa, Asisten Riset Bisa Jadi Cara Pintar untuk Biayai Kuliah Kamu di Luar Negeri
Perusahaan yang terlibat pun cukup beragam, mulai dari sektor industri pengolahan, transportasi, pergudangan, komunikasi, konstruksi, keuangan, perdagangan besar, kuliner, perhotelan, hingga hiburan.
Komitmen Pemprov DKI buka lapangan kerja
Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta serius membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
Hingga Agustus 2025, Pemprov DKI sudah mengadakan 13 kali Job Fest dari target 21 kegiatan.
Totalnya, sudah ada 458 perusahaan yang terlibat dan menyerap 1.450 tenaga kerja atau sekitar 38% dari total 3.700 pendaftar.
Pramono juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II-2025 mencapai 5,18%, lebih tinggi sedikit dibanding rata-rata nasional, yaitu 5,12%.
Bahkan, Jakarta sendiri menyumbang 16,61% untuk perekonomian nasional.
“Lowongan yang ada jumlahnya lebih dari dua ribu, saya harap bisa benar-benar dimanfaatkan oleh pencari kerja,” ujar Pramono.
Baca Juga: Jangan Sembarangan Dalam Memakai Kaus Kaki Lari. Berikut Alasan dan Panduannya!
Ia juga menambahkan bahwa banyak pencari kerja dari luar Jakarta ikut mendaftar, menandakan masalah pengangguran bukan hanya terjadi di ibu kota, tetapi juga di daerah lain.
Semua pendaftaran serba digital
Berbeda dengan job fair konvensional, Job Fest 2025 sudah full digital. Pencari kerja tidak perlu lagi membawa map berisi berkas lamaran. Semua data sudah bisa diunggah secara online.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Syaripudin, mekanisme ini dibuat untuk mencegah penumpukan peserta dan penyalahgunaan data.