PejuangKantoran.com - Saat maju pemilihan presiden (Pilpres) 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melontarkan pembukaan lapangan pekerjaan sebagai salah satu janji politiknya.
Pasangan yang maju dengan nomor urut 02 itu pun menjanjikan pembukaan 19 juta lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia.
Setelah terpilih, pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dibentuk pasangan ini lalu mengusung berbagai program yang diharapkan bakal mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Baca Juga: Soal Pekerja Sektor Informal Naik, Menkeu Purbaya Bilang Fresh Graduate Nggak Usah Khawatir
Di antara berbagai program unggulan tersebut, ada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Khusus MBG, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bahkan sempat memprediksi akan membuka 1,9 juta lapangan kerja yang baru.
Program-program tersebut diharapkan juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, serta ekosistem yang terbangun dari ekonomi, demikian disampaikan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, 19 Maret 2025 lalu.
Pakar ekonomi yang juga anggota DEN, Arief Anshory Yusuf, juga menjelaskan dampak MBG pada penyerapan tenaga kerja dan angka kemiskinan di Indonesia.
“Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta,” ujar Arief dalam konferensi pers yang sama.
“Lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8 persen kalau roll out-nya benar, ketimpangan juga akan sangat berkurang,” jelasnya.
10,7 juta orang butuh pekerjaan
Realisasi dari berbagai program 19 juta lapangan kerja itu tentunya masih dalam proses. Sementara, jumlah tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan saat ini semakin bertambah.
Setiap tahun, ada 10,7 juta orang di Indonesia yang butuh pekerjaan, begitu menurut Kepala Pusat Pasar Kerja Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan), Surya Lukita Warman.
Artinya, terjadi penumpukan angkatan kerja yang menganggur sebelumnya, ditambah dengan angkatan kerja baru.
“Ada 10,7 juta orang yang butuh pekerjaan harus diopeni (diperhatikan) di mana amanat UUD 1945, seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan layak untuk penghidupan,” ujar Lukita, saat media briefing di Kantor Pusat Pasar Kerja Kemenaker di Jakarta, 26 September 2025 lalu.