PejuangKantoran.com - Pemerintah Kota Bekasi mulai menerapkan kebijakan baru bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat struktural, untuk menggunakan bahasa Inggris saat memimpin rapat daring selama kebijakan work from home (WFH).
Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, dan mulai diimplementasikan sejak pertengahan April 2026.
Dalam praktiknya, penggunaan bahasa Inggris dilakukan dalam forum rapat resmi seperti koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari penyampaian materi hingga diskusi. Meski masih dalam tahap adaptasi, pelaksanaan rapat tetap berjalan efektif dan menjadi bagian dari proses pembelajaran langsung bagi ASN.
Selain itu, setiap rapat juga diwajibkan untuk direkam dan dilaporkan sebagai bahan evaluasi berjenjang, guna memastikan kebijakan ini berjalan konsisten di seluruh perangkat daerah.
Baca Juga: “Ta-Da List”, Cara Sederhana Biar Tetap Produktif Tanpa Tekanan
Dorong Bekasi Menuju Kota Internasional
Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sekaligus mempersiapkan kota agar lebih kompetitif di tingkat global.
Menurut Wali Kota Bekasi, penggunaan bahasa Inggris dinilai penting seiring meningkatnya kerja sama internasional dan masuknya investasi asing ke wilayah tersebut.
Pemerintah juga melihat kebijakan ini sebagai momentum untuk:
- meningkatkan kompetensi ASN, khususnya dalam bahasa asing
- mendorong produktivitas dalam sistem kerja fleksibel seperti WFH
- memperkuat kualitas pelayanan publik
Dengan kebijakan ini, Bekasi berupaya menempatkan diri sebagai kota yang lebih terbuka terhadap kolaborasi global, sekaligus meningkatkan kesiapan birokrasi dalam menghadapi dinamika internasional.