PejuangKantoran.com - Pembatalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 ternyata berpotensi menyebabkan banyak sanksi yang mungkin diterima.
Ketua PSSI, Erick Thohir menyebut bahwa Presiden Jokowi tak mau Indonesia dikucilkan dari dunia sepakbola.
"Saya akan kerja keras untuk bernegosiasi dengan FIFA untuk menghindari sanksi yang mungkin terjadi," kata Erick dalam konferensi persnya.
Baca Juga: 8 Kompetensi yang Disukai HRD dari Calon Karyawan: Siapin Dulu Yuk!
"Kita mengharapkan hal ini tidak terjadi, tapi dari suratnya FIFA sedang mempertimbangkan sanksi. Saat ini lagi nunggu rapat FIFA Council dalam beberapa hari ke depan. Saya siap kembali bertemu FIFA."
Lalu apa sanksi terberat apa yang mungkin diterima Indonesia karena pembatalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20.
"Sanksi terberat tentu yang tidak kita harapkan adalah kita tidak bisa ikut kompetisi maksimal di seluruh dunia sebagai tim nasional atau klub ini jadi kemunduran, ini pernah terjadi di 2015, dicabut di 2016."
Baca Juga: 2 Tugas Jokowi untuk Erick Thohir Usai Pertemuan dengan Presiden FIFA di Doha
"Saat itu saya blm menteri atau ketua PSSI, melakukan pembinaan wasit, usia muda, tapi tidak ada ke depannya, tidak diharapkan. Tapi mata pencaharian di sepak bola, industri ini banyaknya turunannya."
Soal penyebab, Erick juga bicara soal hal ini. Selama ini banyak orang berspekulasi soal penyebab batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, namun Erick sendiri belum pernah bicara langsung soal hal ini.
"FIFA ini otoritas tertinggi sepak bola dunia, dengan segala kebratan yg pernah disampaikan, fifia melihat ini sebuah intervensi, banyak FIFA menghukum ketika ada intervensi pemerintah."
"Tapi ini juga intervensi di dalamnya. Host kontrak negara yang tanda y, kita menjamin keamanan salah satunya, ini menjadi pertimbangan FIFA kalau dilihat fasilitas saya rasa FIFA sudah bicara lapangan yang sebelumnya belum siap. Terima kasih pemerintah sudah mempersiapkan dan sudah qualified, ini yg jadi pertimbangan. sanksi ringan, pergantian host, atau sanksi administrasi."