Cerita tentang Bansos, Alat Politik 3 Presiden di Indonesia

PejuangKantoran.com - Bansos atawa bantuan sosial mengemuka kembali saat menjelang gelaran Pemilu 2024.

Catatan tentang bansos yang diduga cenderung menjadi alat politik, setidaknya oleh 3 presiden RI juga muncul ke permukaan tatkala perhelatan diskusi Jaga Pemilu di Jakarta pada Rabu, 7 Februari 2024 di Jakarta.

Ada dua pembicara pada diskusi itu yakni Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Wawan Mas'udi dan Direktur Indonesia Budget Center Elisabeth Kusrini.

Bansos sejatinya merupakan infrastruktur negara yang ditujukan untuk membantu warga negara yang gagal memenuhi kesejahteraan hidupnya.

Informasi dari diskusi itu menunjukkan masih ada 30 juta penduduk Indonesia dari sekitar 265 juta penduduk yang masuk kategori tersebut di atas.

Pertimbangan itu membuat anggaran bansos pada 2024 menjadi Rp 496 triliun.

Angka ini naik Rp 20 triliun ketimbang realisasi bansos edisi 2023 sebesar Rp 476 triliun.

Kenaikan Rp 20 triliun pada 2024 jika dibandingkan dengan pencapaian 2023 setara dengan 13 persen.

Sementara itu, pada perbandingan 2023 dengan 2024, terjadi pula peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat atau KPM Bansos Beras menjadi 22 juta KPM pada 2024.

Pada 2023, jumlah KPM sebesar 22,3 juta.

Selain bansos beras, ada juga bentuk bansos lainnya yakni Program Keluarga Harapan dan Program Indonesia Pintar.

Ada juga, bansos edisi baru yakni bansos El Nino serta bansos mitigasi risiko pangan.

Bansos

Wawan Mas'udi mencermati bahwa ada kecenderungan kenaikan jumlah dana bansos setiap menjelang Pemilu.