Ada 6 Juta Data NPWP Dikabarkan Bocor, Punya Kamu Aman? Ini Cara Cek-nya!

PejuangKantoran.com - Kebocoran data kembali terjadi. Kali ini, kabarnya sebanyak 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor dan dijual di Breach Forum.

Di antara jutaan data tersebut, disebutkan ada beberapa data NPWP milik petinggi negara. Salah satunya presiden Joko Widodo serta dua anaknya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan anak terakhirnya Kaesang Pangarep.

Informasi ini disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto, yang menulis di akun X-nya, "Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll."

Teguh juga menyebut bahwa 6 juta data NIK dan NPWP tersebut dijual dengan harga 10.000 dollar AS atau sekitar Rp153 juta.

Baca Juga: Tiketnya Konser Maroon 5 Sudah Mulai Dijual, Ini Daftar Harga Lengkapnya!

Selain keluarga presiden, NPWP milik Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, dan Zulkifli Hasan, juga ikut bocor.

Penyelidikan Kasus

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah meminta mitigasi mengenai peretasan data pajak ini.

Ia juga mengatakan bahwa tidak hanya Indonesia yang mengalami hal ini, beberapa negara juga ternyata mengalami hal serupa.

"Kemarin saya sudah sampaikan segera dimitigasi semuanya karena memang banyak negara mengalami hal yang sama. Saya kira yang paling penting dimitigasi secepat-cepatnya dan tidak kejadian," kata Jokowi, yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Baca Juga: Lolos Seleksi Administrasi, Siap-Siap Ikut Tes SKD CPNS 2024. Ini Materi dan Bobot Penilaiannya!

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dirtipidsiber Bareskrim) masih mendalami dugaan kebocoran 6 juta data NPWP ini.

Menurut Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim, Brigjen Himawan Bayu, pihaknya bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Termasuk dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan forensik digital terhadap insiden tersebut.

Selain itu, tim internal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga sudah menindaklanjuti dugaan kebocoran tersebut bersama BSSN.