Terdapat juga kelompok pendukung PKI sebanyak 20 juta anggota, yang terdiri dari Pergerakan Wanita (Gerwani), Organisasi Penulis dan Artis, dan Kalangan Cendekiawan di Indonesia.
Kegagalan Demokrasi Terpimpin Soekarno
Pada bulan Juli 1959, Presiden RI Soekarno menetapkan konstitusi di bawah Dekrit Presiden dan resmi membubarkan parlemen.
Penetapan konstitusi itu mendapatkan dukungan penuh dari PKI yang berada di kalangan pemerintahan RI.
Selain itu, PKI juga berperan dalam memperkuat angkatan bersenjata Indonesia melalui mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting.
Sistem 'Demokrasi Terpimpin' yang dijalankan Soekarno mendapatkan dukungan dari kalangan pemimpin PKI.
Hal itu karena dianggap memperlancar konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis), sebuah konsepsi persekutuan yang diusung oleh PKI untuk sistem pemerintahan di Indonesia.
Namun, konsepsi itu nyatanya tidak direalisasikan dalam sistem demokrasi terpimpin, dan menyebabkan kerjasama para pemimpin PKI dan kaum borjuis (kelas sosial menengah ke atas) di Indonesia gagal menekan pergerakan independen petani dan buruh.
Sistem demokrasi terpimpin juga menemui jalan buntu akibat adanya campur tangan PKI dengan kepentingan persekutuannya sendiri di dalam tubuh pemerintahan Soekarno.
Kegagalan demokrasi terpimpin juga ditandai dengan masalah-masalah ekonomi seperti pendapatan ekspor yang menurun dan inflasi yang melambung tinggi kala itu.
Penawaran Persenjataan 'Cuma-Cuma' dari Tiongkok
Salah satu peristiwa yang menjadi pemantik munculnya gerakan G30S/PKI, bermula ketika Menteri Luar Negeri (Menlu) RI saat itu, Subandrio, melakukan kunjungan ke Tiongkok, di tahun 1960.
Kunjungan Subandrio itu didasari pada permohonan penambahan persenjataan militer RI kepada Soekarno oleh kalangan elit PKI. Alasannya adalah demi ‘kepentingan kepentingan bersama’.
