PejuangKantoran.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi insiden membludaknya peserta job fair di Bekasi, Jawa Barat, yang terjadi pada 27 Mei 2025 dalam acara bertajuk "Bekasi Pasti Kerja".
Saat itu, media sosial ramai dengan video para pencari kerja yang berebut memindai kode QR untuk bisa masuk melamar kerja. Suasana pun berubah ricuh karena peserta saling dorong dan berteriak.
Merespons kejadian tersebut, Pramono menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki pendekatan berbeda dalam menyebarkan informasi lowongan kerja. Menurutnya, Pemprov DKI tidak ingin mempublikasikan lowongan kerja secara besar-besaran di media sosial karena ingin memastikan pelamar yang datang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
"Rekan-rekan sekalian, untuk urusan job fair, secara serius kami tangani. Kenapa kami tidak mempublikasikan dalam bentuk yang terlalu besar? Karena kami ingin seorang yang datang itu betul-betul orang dengan kapasitas yang dibutuhkan, link and match sudah terjadi, beberapa sudah bisa langsung kerja," kata Pramono dalam kegiatan pemutihan ijazah di Jakarta Selatan pada Selasa, 3 Juni 2025.
Baca Juga: Ketika Karyawan Merasa Tak Dihormati di Tempat Kerja, Apa yang Harus Dilakukan Oleh Pemimpin?
Ia menambahkan bahwa menyediakan lapangan kerja memang merupakan kewajiban pemerintah. Namun, menurutnya, proses tersebut tidak perlu diekspos secara berlebihan. Pramono mencontohkan pembukaan lowongan PPSU yang juga sempat ramai saat diumumkan, dan hasil seleksinya akan segera diumumkan dalam waktu dekat.
"PPSU mudah-mudahan dalam waktu dekat segera akan kita umumkan karena memang yang mendaftar membeludak. Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi tanggung jawab pemimpin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan," jelasnya.
Baca Juga: Simulasi Tanya-Jawab Terkait Dengan Status PHK Saat Wawancara Kerja Untuk Kesempatan Baru
Selain PPSU, Pemprov DKI juga akan membuka lowongan untuk petugas pemadam kebakaran (damkar). Namun, seperti sebelumnya, Pramono mengatakan bahwa informasi lowongan tidak akan disebarluaskan secara besar-besaran, melainkan cukup diumumkan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
"Saya segera untuk damkar kita akan buka, karena sudah kita sepakati kurang lebih ada 1.000-1.100 PPSU, kemudian job fair-nya masih terus berlangsung pada tingkat kecamatan, tingkat kelurahan," ujarnya.
Pramono menegaskan bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk membantu warganya mendapatkan pekerjaan dengan cara yang terukur dan tertib.
Artikel Terkait
Bagaimana Nasib Stairlift di Candi Borobudur Usai Kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron?
BRInita Raih Penghargaan dari Mata Lokal Fest melalui Program Pertanian Kota yang Inklusif
Wamenaker Geram HRD Sebut Job Fair sebagai Acara Formalitas Perusahaan: 'Nggak Tanggung Jawab!'
Indeks Bisnis UMKM BRI Untuk Mengukur Sentimen Pelaku UMKM dan Menjadi Acuan Dalam Menyusun Kebijakan
Ditutup dengan Sukses, BRI Liga 1 2024/2025 Jadi Sinergi Dukungan BRI terhadap Sepakbola dan UMKM
Wamenaker Tegas: Pengusaha Harus Patuh, Syarat Usia dan Good Looking dalam Rekrutmen Dihapus!
UMKM Kopi Binaan BRI Catat Potensi Kesepakatan Bisnis di Specialty Coffee Expo 2025 di Houston, Amerika Serikat
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat BRI untuk Segmen UMKM Mencapai Rp54,9 Triliun hingga April 2025
Beasiswa Eric Bleumink 2026 di Belanda, Beri Biaya Kuliah Gratis 100% dan Juga Biaya Hidup!
Batik Parang Kaliurang 'Limited Edition', UMKM Binaan Desa BRILiaN dari Kalurahan Hargobinangun