Jerome Polin Pimpin Kreator Konten Ajukan “17+8 Tuntutan Rakyat” untuk Pemerintah. Ini Isinya!

PejuangKantoran.com - Gelombang aspirasi rakyat semakin kuat sejak aksi demonstrasi besar pada 29 Agustus 2025. Tak hanya rakyat biasa yang ikut bergerak, tetapi selebgram dan konten kreator seperti Jerome Polin dan Salsa Erwina Hutagalung juga tidak tinggal diam.

Mereka bersama dengan sejumlah tokoh publik lain memprakarsai rangkuman 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang disebut sebagai “suara rakyat”.

Tuntutan ini lahir dari jutaan komentar warganet di media sosial, desakan dari 211 organisasi masyarakat sipil, siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hingga tuntutan demo mahasiswa dan buruh pada 28 Agustus 2025.

Baca Juga: Imbas Demo, Pemprov DKI Jakarta Imbau WFH dan Belajar dari Rumah Mulai 1 September 2025

Jerome menegaskan bahwa poin-poin ini perlu dikawal bersama dan tidak boleh terpecah oleh narasi lain. Pesan utamanya jelas, yaitu suara rakyat jangan diabaikan.

Seruan ini kemudian viral dengan ajakan untuk menyebarkannya seluas-luasnya di berbagai platform.

Berikut adalah rangkuman isi “17 Plus 8 Tuntutan Rakyat” dari Jerome Polin dkk.

17 Tuntutan dalam 7 Hari (Deadline: 5 September 2025)

Intinya, rakyat menuntut langkah cepat dari pemerintah, DPR, partai politik, TNI, Polri, hingga Kementerian Ekonomi. Beberapa poin penting di antaranya:

• Untuk presiden: Menarik TNI dari pengamanan sipil serta membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus kekerasan terhadap demonstran.

Baca Juga: Transjakarta Sudah Normal Lagi usai Demo, tapi Masih Ada yang Dialihkan. Catat Rutenya!

• Untuk DPR: Membekukan kenaikan gaji dan fasilitas, membuka transparansi anggaran, serta memproses anggota bermasalah lewat Badan Kehormatan maupun KPK.

• Untuk partai politik: Memberikan sanksi pada kader DPR yang mencoreng nama baik publik, menyatakan komitmen berpihak pada rakyat, dan membuka ruang dialog dengan masyarakat.

• Untuk kepolisian: Membebaskan semua demonstran yang ditahan, menghentikan tindakan represif, serta menindak anggota yang melakukan pelanggaran HAM.

• Untuk TNI: Segera kembali ke barak, menegakkan disiplin internal, dan berkomitmen tidak masuk ke ranah sipil.