"Hal kenaikan ini bisa dilihat sebagai mekanisme mobilisasi politik seperti hubungan antara patron dan klien," ucap Wawan Mas'udi.
Kebijakan bansos, terkait dengan Pemilu, imbuh Wawan Mas'udi diduga terjadi dalam kerangka partikular, selektif, dan personifikasi.
"Momentum distribusi bansos terjadi di sekitar momentum politik elektoral," kata Wawan Mas'udi.
Selanjutnya, Elisabeth Kusrini membeberkan informasi Ikhwal 3 presiden RI yang patut diduga menjadikan bansos sebagai alat politik.
Menurut Elisabeth Kusrini, tatkala menjelang Pemilu 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp100 ribu per bulan kepada 15,5 juta keluarga miskin selama enam bulan.
Lalu pada Pemilu 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalurkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150.000 per bulan kepada 19 juta keluarga miskin selama tiga bulan.
Berlanjut, pada Pemilu 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalurkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150.000 per bulan kepada 19 juta keluarga miskin selama tiga bulan.
Berikutnya, di era Presiden Jokowi, bahkan sejak awal terpilih pada 2019, Presiden Jokowi telah menyalurkan bantuan pangan nontunai (BPNT) sebesar Rp 110.000 per bulan kepada 15,6 juta keluarga miskin.
Elisabeth Kusrini menambahkan, politisasi bansos semakin terlihat jelas ketika distribusi tidak dilakukan oleh Kementerian Sosial tapi melibatkan pimpinan partai politik.
Yang menjadi pokok perhatian pula, data mengenai penerima bansos yang dipakai juga bukan yang dimiliki Kemensos, tapi data dari Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
“Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian data dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di kalangan masyarakat," pungkas Elisabeth Kusrini.