PejuangKantoran.com - Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan PHK massal di sejumlah instansi pemerintah, khususnya bagi pekerja kontrak non-PNS.
Langkah akibat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah sebelumnya disebut menimbulkan kekhawatiran terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai instansi pemerintah, termasuk di lingkungan TVRI dan RRI.
Namun Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memang sangat cermat dalam menyusun kebijakan efisiensi anggaran ini.
Baca Juga: Istana Tepis Maraknya PHK Massal Imbas Efisiensi Anggaran: Hanya Kontrak yang Berakhir
"Istilahnya itu 'God is in the details', dari memperhatikan hal-hal kecil, dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan sembilan.
“Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita," jelas Hasan.
Hasil penyisiran ini menemukan banyak pos belanja yang dianggap tidak substansial dan dapat dihilangkan tanpa berdampak signifikan, seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), kegiatan seremonial, kajian dan analisis, perjalanan dinas, serta beberapa pengeluaran lainnya.
"Clear pesan Presiden, bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat," tegas Hasan.
Pemerintah diminta beri penjelasan ke publik
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD itu memang diperlukan.
Baca Juga: Komdigi Janjikan Internet Murah Rp100 Ribu untuk 100 Mbps segera Hadir, tapi Bukan untuk Seluler
Meskipun begitu, Mahfud menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat untuk meredam kegelisahan.
"Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran), yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi harus dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan-kegelisahan bisa mereda dan target kapan situasi ini stabil. Itu menjadi tugas presiden untuk menjelaskan," ujar Mahfud.
Ia juga menyoroti dampak efisiensi ini terhadap tenaga kerja, terutama jika anggaran yang dipangkas berkaitan dengan kebijakan lain seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Logika-logika penggunaan anggaran untuk keperluan lain juga menjadi pertanyaan. Misalnya, kalau untuk kasih makanan bergizi, tetapi di pihak lain ada PHK karena pengurangan (anggaran) kegiatan, itu kan yang perlu dipikirkan," pungkasnya. ***