Sri Mulyani juga memastikan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai honorer, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maupun beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Efisiensi ini tidak akan mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT, dan saya tegaskan, tidak akan mengganggu beasiswa KIP,” tegas Menteri Keuangan.
Dengan langkah-langkah efisiensi ini, pemerintah berharap dapat memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif, sekaligus memprioritaskan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas.