PejuangKantoran.com - Acara job fair yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi pada 27 Mei 2025 di Gedung Convention Center, President University, berlangsung ricuh.
Ribuan pencari kerja yang memadati lokasi acara menimbulkan antrian panjang bahkan desak-desakan, karena keterbatasan akses masuk dan keluar. Akibatnya, beberapa dari mereka pingsan.
Kabarnya, jumlah pengunjung atau pencari kerja mencapai lebih dari 25.000 orang, sedangkan lowongan yang tersedia hanya sekitar 2.000 orang.
Baca Juga: 5 Teknik Mindfulness ala Korea untuk Menenangkan Pikiran, Salah Satunya melalui Upacara Minum Teh
Situasi bursa kerja yang tidak kondusif tersebut lalu ditanggapi dengan pernyataan salah satu HRD perusahaan yang kemudian viral di media sosial. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa acara job fair adalah formalitas yang digelar oleh perusahaan.
Menanggapi pernyataan yang terlanjur viral tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut tidak bertanggung jawab.
“Itu pernyataan yang nggak bertanggung jawab, formalitas, saya minta HRD-nya untuk segera dipecat,” ujar Wakil Menteri yang kerap disapa Noel itu kepada awak media pada Jumat (30/5/2025).
“Pernyataannya kurang ajar begitu, formalitas. Jangan bikin job fair kalau gitu, berarti dia ngada-ada,” imbuhnya.
Pelaksanaan job fair perdana ini diakui Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang masih jauh dari sempurna. Padahal acara tersebut merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerjanya, untuk membuka lebih banyak akses kerja bagi masyarakat lokal.
“Kami membuka lebih dari 2.000 lowongan, tapi yang datang mencapai 25.000. Ke depan, kita harus menyesuaikan skema pelaksanaan, baik dari sisi kapasitas lowongan maupun teknis penyelenggaraan,” kata Ade.
Baca Juga: JAFF Market 2025 Diharapkan Bisa Menyaingi Pasar Film Asia seperti Busan International Film Festival
Karena itu pihaknya berniat mengevaluasi skema waktu pelaksanaan, termasuk kemungkinan pembagian sesi, agar acara serupa di masa mendatang dapat berjalan lebih tertib dan aman.
Pemerintah daerah juga berencana menjalin diskusi dengan kawasan industri untuk memperluas jumlah lowongan yang bisa ditawarkan dalam bursa kerja berikutnya.
Sementara itu, Noel memilih bersikap tegas terhadap pelaksanaan bursa kerja yang tidak berjalan baik. Ia akan melakukan investigasi jika diperlukan ke depannya.
“Kalau seandainya butuh investigasi, kita investigasi. Makanya maksud saya HRD-nya siapa? Jangan bikin hoaks!” tukasnya.