PejuangKantoran.com - Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk mengevaluasi bahkan menutup program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri menuai kritik dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Kebijakan ini dianggap terlalu terburu-buru dan belum menyentuh akar persoalan di dunia pendidikan tinggi.
Perwakilan P2G, Feriyansyah, menilai bahwa masalah utama bukan terletak pada banyaknya jumlah prodi, melainkan lemahnya sinkronisasi antara sistem pendidikan tinggi, distribusi mahasiswa, serta kesiapan ekosistem industri nasional. Menurutnya, penutupan prodi justru terlihat seperti solusi instan yang bersifat administratif, bukan solusi mendasar.
P2G juga mengkritik cara pandang yang menempatkan perguruan tinggi semata sebagai “pabrik” pencetak tenaga kerja. Padahal, fungsi pendidikan tinggi jauh lebih luas, termasuk membangun kemampuan berpikir kritis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan, bidang pendidikan yang menjadi fondasi sistem nasional dengan jumlah mahasiswa besar tidak bisa serta-merta dianggap mengalami kelebihan pasokan.
Baca Juga: Mengenal Gantt Chart, Tools Manajemen Proyek Pakai Visualisasi: Sekali Lihat Bisa Tahu Progress-nya!
Menariknya, bidang teknik yang selama ini dianggap paling relevan dengan kebutuhan industri justru menunjukkan tingkat keterisian mahasiswa yang relatif lebih rendah dibandingkan bidang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan tidak sesederhana soal relevansi jurusan, tetapi juga menyangkut kesiapan industri dan perencanaan tenaga kerja secara nasional.
Baca Juga: 'Ganteng Ganteng Genteng: Kontes Otot Paling Viral' Terinspirasi dari Lomba Binaraga di Majalengka
Situasi ini memperlihatkan bahwa isu pengangguran lulusan perguruan tinggi adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan lebih komprehensif. Alih-alih sekadar menutup prodi, diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pendidikan dan industri dapat berjalan selaras dalam jangka panjang.