“Semoga semua pemangku kebijakan dapat menjadikan keluhan yang tersampaikan melalui viralnya pernyataan Bima sebagai penyemangat untuk selalu mendengar, mengkaji, dan merespon berbagai keluhan dengan tindakan konkrit,” ucap politikus dari Partai Nasdem ini.
Taufik Basari minta pemerintah jangan salahkan anggaran
Masih di kesempatan yang sama, Tobas juga mengajak pemerintah di Provinsi dan Kabupaten Lampung untuk tidak menggunakan alasan kesulitan anggaran sebagai pembenaran.
Ia menyadari bahwa membangun, merawat, dan memperbaiki jalan membutuhkan anggaran besar.
Namun, hal itu sebenarnya justru bisa membuat pihak pemerintah lebih bisa untuk memikirkan politik anggaran yang memiliki strategi ekonomi jangka panjang. Apalagi di bidang infrastruktur.
Menurut Tiktoker @felicia.tjiakasa, budget infrastruktur di Lampung memang tergolong “kecil”. Pada 2021, APBD yang dimiliki oleh provinsi tersebut “hanya” sebesar Rp7,5 triliun.
Namun, sebenarnya bukan nilai APBD yang seharusnya disalahkan, demikian menurut TikToker yang juga pendiri platform edukasi tentang investasi, Ternak Uang, tersebut.
Baca Juga: Apa Itu Protection Visa, yang Diajukan TikToker Lampung “Dajjal” Usai Dilaporkan ke Polisi?
Karena dari total Rp7,5 triliun itu, realisasi anggaran untuk infrastruktur hanya sebesar Rp720 miliar atau 10%. Sementara 52% anggaran digunakan untuk belanja pegawai, barang, dan jasa.
“Dalam pengelompokan lain, terlihat juga bahwa belanja pegawai, barang, dan jasa seperti haji, tunjangan, honor, sewa gedung, dan perjalanan dinas ini sudah 52% dari APBD.
“Ini semua tuh sifatnya biaya dan hampir tiga kali lipat lebih besar dari belanja modal yang sifatnya beli aset,” jelasnya. (Elga Windasari)