PejuangKantoran.com - Setiap tahun, akan diseleksi anggota paskibra yang akan mewakili daerahnya untuk bertugas di Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.
Tahun ini, ada 78 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia yang dikukuhkan Presiden Joko Widodo sebagai anggota Paskibraka Nasional 2023.
Menjalani pelatihan ketat selama sekitar satu bulan, kerja keras mereka ternyata dinilai layak untuk diberikan penghargaan. Setiap anggota Paskibraka Nasional menerima honor usai bertugas di Istana Merdeka, Jakarta.
Baca Juga: Lilly Wenda, Pembawa Baki Paskibraka yang Viral karena Sepatunya Copot saat Bertugas
Honor anggota Paskibraka Nasional
Berapa besaran honor anggota Paskibraka Nasional, ternyata berbeda sesuai tempat latihan dan tugasnya.
Jika menjalani pelatihan di Cibubur, Jawa Barat, honor anggota Paskibraka adalah Rp150.000 per hari. Namun, jika pelatihan dilakukan di Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas RI, honor yang diperoleh Rp180.000 per hari.
Jadi, jika ditotal setelah pelatihan selama sebulan, honor anggota Paskibraka yaitu sekitar Rp4,5 juta – Rp5 juta.
Selain itu, seluruh anggota Paskibraka Nasional 2023 juga akan mendapatkan apresiasi dari sejumlah perusahaan BUMN. Namun, bentuk dan besarannya tidak bisa ditentukan karena tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan.
Ada 12 perusahaan yang memberikan dana apresiasi untuk anggota Paskibraka Nasional 2023.
Baca Juga: Paskibraka dari Papua Selatan, Juan Paulinus Faya Naik Kapal 5 Hari 5 Malam untuk Ikut Seleksi
“Perusahaan yang akan memberikan dana langsung seperti Bank Mandiri, BRI, dan Pegadaian. Selain itu, ada juga asuransi, emas batangan, tabungan, e-Money, dan dari Telkomsel berupa alat komunikasi bernama Orbit,” jelas Kenny Tawarnate, Kepala Subdirektorat Pengendalian III BPIP.
Jadi, secara keseluruhan diperkirakan honor anggota Paskibraka Nasional 2023 akan menjadi sekitar Rp20 juta.
Honor Paskibraka Provinsi
Sementara itu, honor anggota Paskibraka tingkat Provinsi berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah provinsi setempat.