Di Australia, Karyawan Boleh Tolak Terima Telepon dan Email dari Bos Usai Jam Kerja dan Saat Libur, Indonesia Kapan?

PejuangKantoran.com - Senat Australia mengesahkan rancangan undang-undang yang memberikan izin karyawan untuk tak angkat telepon dan terima email.

Para karyawan tersebut memiliki hak untuk ogah terima telepon dan email dari atasan mereka setelah usai bekerja dan selama waktu pribadi mereka saat weekend, libur, atau cuti. 

RUU tersebut sekarang akan dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk persetujuan akhir.

Karyawan berhak untuk "menolak untuk memantau, membaca, atau menanggapi kontak, atau upaya menghubungi, dari pemberi kerja di luar jam kerja karyawan tersebut kecuali penolakan tersebut tidak masuk akal," demikian amandemen yang diajukan oleh Partai Hijau Australia .

Perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja mengenai penolakan dapat dilaporkan ke Komisi Fair Work Australia untuk mengambil keputusan akhir, menurut amandemen tersebut. 

Baca Juga: Jadwal Lengkap Ibadat Jalan Salib Katolik di Jakarta

“Dunia saling terhubung, namun hal ini telah menimbulkan masalah,” kata Tony Burke, Menteri Ketenagakerjaan dan Hubungan Tempat Kerja, dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi nasional Australia.

“Jika Anda berada dalam pekerjaan di mana Anda hanya dibayar sesuai jam kerja Anda, beberapa orang sekarang terus-menerus berada dalam situasi mendapat masalah jika mereka tidak memeriksa email mereka, hal ini diperkirakan akan terjadi. bekerja dalam jangka waktu yang lama tanpa dibayar. Itu tidak masuk akal," tambahnya.

Beberapa negara Eropa , termasuk Perancis dan Belgia, sudah mempunyai undang-undang serupa.

Prancis pertama kali memperkenalkan undang-undang “hak untuk memutuskan hubungan” pada tahun 2017 yang memaksa perusahaan dengan lebih dari 50 karyawan untuk bernegosiasi dengan staf tentang kapan mereka dapat mengabaikan email dan panggilan telepon.  

Baca Juga: Generasi Z atau Gen Z Penyumbang Rendahnya Angka Kelahiran, apabila...

Kenya juga merupakan salah satu negara Afrika pertama yang berupaya menerapkan undang-undang serupa.