PejuangKantoran.com - Bjorka, peretas atau hacker yang beberapa kali mengaku telah membobol data milik pemerintah, bikin ulah lagi.
Kali ini, Bjorka mengklaim sudah meretas 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP masyarakat Indonesia.
Termasuk dalam 6 juta NPWP bocor tersebut adalah milik keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu milik Jokowi dan dua anaknya: Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Baca Juga: 8 Gerakan Berikut Ini Ampuh Redakan Kelelahan Di Kantor Tanpa Harus Beranjak Dari Kursi Kerja
Dugaan kebocoran data akibat ulah Bjorka tersebut diungkap oleh Konsultan Keamanan Siber Jakarta bernama Teguh Aprianto melalui akun X @secgron.
Teguh selama ini dikenal sebagai pendiri Ethical Hacker Indonesia, komunitas yang bertujuan untuk melawan kejahatan siber di Indonesia.
"Sebanyak 6 juta NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, dan email," tulis Teguh pada Rabu (18/9/2024) lalu.
"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan pada sampel yang diberikan oleh pelaku," bebernya.
Ancaman keamanan siber
Banyak orang menggunakan istilah "kebocoran data" untuk menyebut "pelanggaran data", padahal keduanya berbeda.
Baca Juga: 5 Hal Yang Harus Kamu Kerjakan Agar Nilai Rupiah Terus Menguat
Kebocoran data sering kali terjadi dari dalam organisasi, baik secara tidak sengaja atau disengaja.
Sedangkan pelanggaran data terjadi ketika informasi rahasia atau data yang dilindungi lainnya diakses, dicuri, atau digunakan oleh pihak luar tanpa izin.
Kebocoran data umumnya terjadi secara tidak sengaja, akibat dari penanganan informasi yang salah, sementara pelanggaran data dilakukan dengan maksud jahat.
Misalnya, dalam serangan ransomware, data rahasia dilanggar, dienkripsi, lalu hilang atau terungkap jika tebusan tidak dibayarkan.