PejuangKantoran.com- Pemerintah Jerman berencana memperketat aturan cuti sakit sebagai bagian dari paket reformasi ekonomi yang diumumkan Kanselir Friedrich Merz. Salah satu perubahan utama adalah menghapus fasilitas surat keterangan sakit (sick leave) melalui telepon dan mewajibkan pekerja memiliki surat keterangan dokter sejak hari pertama sakit.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket reformasi yang disepakati koalisi pemerintahan CDU/CSU dan SPD untuk meningkatkan produktivitas serta menekan tingginya angka ketidakhadiran pekerja akibat sakit.
Sebelumnya, Kanselir Merz beberapa kali mengkritik tingginya tingkat cuti sakit di Jerman. Menurut pemerintah, aturan yang lebih ketat diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan sistem cuti sakit sekaligus memperkuat daya saing ekonomi negara.
Baca Juga: 11 Cara Lain Mengatakan “Oke dalam Bahasa Inggris biar Isi Email Kamu Nggak Itu-itu Saja
Dalam skema yang diusulkan, pekerja nantinya harus menyerahkan surat keterangan tidak mampu bekerja (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung/AU) sejak hari pertama sakit. Namun, pemerintah menegaskan aturan tersebut tidak berarti pekerja wajib datang ke dokter pada hari pertama. Mekanisme teknis masih akan diatur lebih lanjut, termasuk kemungkinan memperoleh surat keterangan melalui konsultasi video (telemedicine), yang tetap dipertahankan.
Selama ini, Jerman mengizinkan pasien dengan gejala ringan memperoleh surat sakit melalui konsultasi telepon, sebuah kebijakan yang pertama kali diterapkan saat pandemi COVID-19 untuk mengurangi risiko penularan di ruang tunggu klinik. Kini, pemerintah menilai kebijakan tersebut tidak lagi diperlukan dan berencana mengembalikan sistem seperti sebelum pandemi.
Baca Juga: Diadaptasi dari Buku Best Seller, Film'Filosofi Teras' Soroti Perjuangan Sandwich Generation
Meski demikian, rencana tersebut memicu perdebatan di Jerman. Sejumlah organisasi dokter, serikat pekerja, dan pakar kesehatan menilai penghapusan surat sakit melalui telepon berpotensi menambah beban praktik dokter dan justru mendorong orang yang mengalami gejala ringan datang langsung ke fasilitas kesehatan. Mereka juga mempertanyakan apakah kebijakan tersebut benar-benar akan menurunkan angka cuti sakit.
Hingga saat ini, perubahan tersebut masih berupa rencana reformasi yang harus dituangkan dalam regulasi sebelum resmi diberlakukan. Pemerintah menyatakan rincian pelaksanaannya masih dalam tahap penyusunan.