Pemerintah Tambah 80 Ribu Kuota Magang Nasional, Siap Serap Lulusan Baru Mulai November

PejuangKantoran.com - Ketersediaan lapangan kerja bagi lulusan muda masih menjadi perhatian utama pemerintah. Untuk memperluas akses pengalaman kerja bagi generasi baru, pemerintah resmi menambah kuota peserta Program Magang Nasional secara signifikan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp1,4 triliun untuk merekrut tambahan 80.000 peserta baru. Program ini dijadwalkan bergulir mulai November 2025.

“Program Magang Nasional akan dijalankan bulan depan, dengan total anggaran sekitar Rp1,4 triliun,” ujar Prasetyo di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Prasetyo menjelaskan, minat masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Bidang psikologi menjadi yang paling diminati, diikuti oleh sektor industri dan manajemen bisnis. Sementara itu, perusahaan BUMN dan swasta nasional menjadi tempat magang yang paling banyak diincar peserta.

Baca Juga: Jetstar Airways Buka Lowongan Kerja Cabin Crew untuk Penempatan di Auckland, Selandia Baru!

Program ini diharapkan menjadi solusi bagi generasi muda yang kesulitan memperoleh pengalaman kerja. “Selama ini, banyak perusahaan mensyaratkan pengalaman kerja. Kalau kita tidak punya terobosan, generasi muda akan terus sulit mencari pekerjaan,” jelasnya.

Melalui Program Magang Nasional, pemerintah ingin menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja, sekaligus menyiapkan tenaga muda yang lebih siap bersaing di pasar tenaga kerja.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya telah mengumumkan tahap awal program yang dimulai pada 20 Oktober 2025 dengan 20.000 peserta. Jumlah itu ditargetkan meningkat hingga 100.000 orang setelah penambahan kuota baru.

Baca Juga: Dulu Jadi Jaminan, Kini 10 Jurusan Kuliah Ini Mulai Redup di Pasar Kerja yang Berubah Cepat

Program ini terbuka bagi lulusan sarjana dan diploma yang baru menyelesaikan studi dalam satu tahun terakhir. Peserta akan menerima uang saku setara dengan upah minimum kota atau kabupaten (UMK) sesuai lokasi kerja. “Kalau di Jakarta, nilainya sekitar Rp5,4 juta hingga Rp5,5 juta per bulan,” kata Teddy.

Dengan perluasan kuota, pemerintah berharap program ini dapat menjadi langkah strategis dalam mencetak tenaga kerja muda yang kompeten, memperkuat regenerasi tenaga profesional, dan menekan angka pengangguran terdidik di seluruh Indonesia.