Presiden Jokowi Meminta Mahfud MD Lanjutkan Proyek Pembangunan Tower BTS 4G

PejuangKantoran.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Mahfud MD menggantikan Johnny G Plate yang telah resmi dipecat dari jabatannya sebagai Menkominfo, usai dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan tower BTS 4G.

Senin siang ini (22/5/2023) Mahfud MD memberikan informasi terbaru mengenai kasus dugaan korupsi tersebut. Mahfud melaporkan berdasarkan hasil dokumen dan analisis yang diperolehnya.

Baca Juga: Jokowi Tunjuk Mahfud MD sebagai Plt Menkominfo, Gantikan Johnny G Plate yang Jadi Tersangka Korupsi

Menurutnya, proyek pembangunan tower BTS 4G sudah direncanakan sejak lama dan menjadi proyek yang penting untuk rakyat Indonesia. Proyek ini sudah berlangsung sejak 2006 dan berjalan dengan lancar hingga 2019.

“Baru muncul masalah sejak anggaran tahun 2020, yaitu ketika proyek senilai 28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar 10 sekian triliun, pada tahun 2020-2021.

“Tetapi pada bulan Desember (2021) ketika laporan harus disampaikan dan penggunaan dana itu harus dipertanggungjawabkan, ternyata barangnya (BTS) nggak ada,” jelasnya.

Lalu dengan alasan pandemi Covid-19, pihak kementerian meminta perpanjangan sampai Maret 2022. Padahal saat itu dana sudah dikeluarkan pada 2020-2021. Mahfud bilang, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan secara hukum.

Namun, perpanjangan akhirnya diberikan hingga 21 Maret 2022.

Saat dilaporkan, disebutkan ada sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Begitu diperiksa oleh satelit, ternyata hanya ada 958 tower dan tidak diketahui apakah semuanya bisa digunakan.

“Karena sesudah diambil delapan sampel, dan itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar,” kata Mahfud.

Semua tower itu disebut bernilai hanya sekitar Rp2,1 triliun. Padahal, dana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah lebih dari Rp10 triliun.

Jadi, Mahfud menyebut masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp8 triliun lebih. Nantinya hal itu harus dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Baca Juga: 5 Menteri di Kabinet Jokowi yang Terlibat Kasus Korupsi, Terbaru Johnny G Plate

Presiden minta pembangunan untuk diteruskan