Dari kunjungan menunjukkan adanya penawaran persenjataan militer dari Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai. Penawaran itu menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung secara cuma-cuma untuk kepentingan militer di Indonesia.
Subandrio kemudian melaporkan penawaran Zhou itu ke Presiden Soekarno. Namun, sang presiden RI itu tidak kunjung mengambil keputusan terkait penawaran tersebut.
Ini membuat para pemimpin PKI merasa tidak dianggap keberadaannya.
Suasana Saling Curiga Antara Militer dan PKI
Pada awal 1965, kalangan pemimpin PKI memberikan gagasan kepada Presiden Soekarno terkait 'Angkatan Kelima' yang berdiri sendiri terlepas dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Gagasan itu mendapat penolakan dari para petinggi militer di Indonesia dan menimbulkan suasana saling curiga antara militer dan PKI.
Suasana itu semakin panas, ketika PKI berusaha memprovokasi bentrokan antara aktivis dengan polisi dan militer yang terjadi pada tahun 1963.
Selain itu, para petinggi militer Angkatan Darat RI menilai bahwa para pemimpin PKI telah memengaruhi tindakan represi (upaya menekan atau menindas) dari kalangan polisi dan tentara terhadap warga sipil dengan berdalih 'demi kepentingan bersama'.
Pemimpin PKI bernama DN Aidit, kala itu mengilhami kepentingan bersama itu dengan slogan 'Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi'.
Meletusnya Peristiwa G30S/PKI
Buku Gestapu 65, menyebutkan bahwa pada 30 September 1965, operasi penculikan para jenderal militer Indonesia ini dipimpin Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Letnan Kolonel Untung Syamsuri saat itu adalah Komandan Batalyon 1 Cakrabirawa.
Letkol Untung menunjuk Lettu Dul Arief sebagai ketua pelaksanaan penculikan para jenderal dan perwira tinggi militer.
Pada 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan Cakrabirawa dan anggota PKI bergerak dari Halim Perdanakusuma menuju rumah para perwira tinggi militer.