Dalam skala yang lebih luas, ia menyoroti kesenjangan sosial yang semakin melebar sebagai faktor yang mendorong maraknya aksi pemalakan oleh ormas. Ia berpendapat bahwa kelompok elit oligarki dengan mudahnya memamerkan gaya hidup mewah mereka di berbagai platform media sosial dan ruang publik, sering kali tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya.
Sementara itu, banyak masyarakat yang harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Menurutnya, fenomena ini tidak hanya menimbulkan kecemburuan sosial, tetapi juga membentuk rasa frustrasi kolektif di kalangan masyarakat kelas bawah.
Baca Juga: Muhammadiyah dan Pemerintah Rayakan Idulfitri di Tanggal yang Sama, 31 Maret 2025
Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan serta akses terhadap sumber daya ekonomi menimbulkan ketidakpuasan yang pada akhirnya dapat mendorong sebagian kelompok masyarakat melakukan tindakan menyimpang, termasuk pemalakan oleh ormas.
“Kondisi ini semakin parah ketika ketidakadilan sosial ini terus berulang, sementara di sisi lain, budaya konsumtif semakin dipertontonkan tanpa kontrol,” ujarnya.
Penegakan Hukum sebagai Solusi Utama
Dr. Widyanta menegaskan bahwa tindakan premanisme oleh ormas ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi karena dampaknya yang luas terhadap stabilitas sosial dan dunia usaha. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas, tanpa pandang bulu, serta tidak boleh terhambat oleh kepentingan politik atau hubungan kedekatan kelompok tertentu dengan aparat.
Meskipun tindakan pemalakan oleh ormas merupakan bentuk pemerasan, ia menilai bahwa mereka hanyalah bagian kecil dari permasalahan besar yang dihadapi oleh negara. Yang lebih berbahaya adalah para pejabat yang menciptakan kebijakan tidak adil, memperlebar ketimpangan sosial, serta mengorbankan kepentingan masyarakat demi keuntungan pribadi.
Negara harus hadir untuk melindungi para pengusaha dari tekanan semacam ini. Jika praktik ini terus dibiarkan dan hukum tidak ditegakkan dengan serius, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat luas. Biaya ekonomi yang semakin tinggi, terganggunya iklim investasi, serta potensi ancaman terhadap stabilitas sosial adalah risiko yang harus diwaspadai.
“Karena itulah, pemerintah perlu mengambil langkah tegas dengan menertibkan ormas yang beroperasi di luar batas hukum serta memberikan jaminan perlindungan kepada para pengusaha agar mereka dapat menjalankan bisnisnya tanpa rasa takut atau tekanan dari kelompok mana pun,” pungkasnya.