Di sisi lain, ada beberapa poin positif yang diklaim ingin memperkuat hak masyarakat dalam proses hukum. Beberapa di antaranya:
• Kelompok rentan dan penyandang disabilitas bisa memberi kesaksian tanpa hambatan.
• Hak bebas dari penyiksaan dan intimidasi dijamin lebih tegas.
• Advokat punya peran lebih aktif dan akses lebih luas terhadap bukti.
• Restorative justice bisa jadi alternatif penyelesaian perkara.
• Hak korban diperkuat, termasuk restitusi dan kompensasi.
Baca Juga: Lowongan Kerja Junior Data Analyst di MapHubs, Perusahaan Startup Pemantauan Hutan Hujan
Kekhawatiran akademisi dan mahasiswa
Kritik tak hanya datang dari lembaga bantuan hukum, tetapi juga komunitas akademik.
Presidium Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menilai aturan ini mengancam kebebasan akademik dan penelitian kritis, terutama karena proses pembahasannya dianggap tidak transparan.
Baca Juga: Bukan Soal Murahnya, Ini Alasan Anak Muda Suka Banget Sama Thrifting
Intinya, RUU KUHAP memang membawa perubahan besar karena ada beberapa langkah maju dalam perlindungan hak tersangka dan korban. Namun, perluasan kewenangan aparat dikhawatirkan bisa disalahgunakan.
Perdebatan akan terus berjalan dan kemungkinan besar aturan ini akan diuji kembali di Mahkamah Konstitusi.
Untuk sekarang, yang jelas kamu perlu mengerti hak yang kamu miliki dan bagaimana aturan baru ini bakal berdampak langsung pada bagaimana proses hukum berjalan di Indonesia mulai 2026.