PejuangKantoran.com – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan rupanya bergerak cepat menanggapi kekisruhan yang terjadi pada mantan awardee LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, terkait konten “Cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan”.
Setelah Dwi Sasetyaningtyas atau Tyas memberikan permohonan maaf secara resmi pada 19 Februari lalu, LPDP menyampaikan kemungkinan untuk memanggil suami Tyas, Arya Iwantoro, melalui tanggapan resminya (20/2/2026).
Kini, Kementerian Keuangan sebagai Lembaga yang membawahi LPDP, mengeluarkan laporan terkait pemanggilan Arya. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihak LPDP sudah melakukan pembicaraan dengan Arya yang juga seorang awardee untuk program master dan doktoral.
Baca Juga: Stella Christie soal Awardee LPDP: Terkadang Bertahan Lebih Lama di Luar Negeri Lebih Bermanfaat
Ia diketahui sebagai lulusan S2 dan S3 dari Utrecht University, Belanda, dan sekarang ini sedang menjalani riset post doctoral di University of Exeter, Inggris. Selepas studi pada 2022 lalu, Arya belum menjalankan kewajiban kontribusinya untuk Tanah Air.
Hasilnya, Arya Iwantoro menyatakan akan mengembalikan uang beserta bunga dari dana beasiswa yang sudah digunakan.
“Tadi sudah bicara ya dengan Pak Dirut LPDP dengan suaminya (Arya) dan sepertinya sudah setuju mengembalikan uang yang sudah dipakai, jadi termasuk bunganya.
“Kalau uang itu saya taruh di bank juga ada bunganya kan. Jadi ya dengan treatment yang fair,” ucap Menkeu Purbaya, saat konferensi pers “APBN KiTa” di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
"Nggak seneng ya, nggak seneng"
Pada kesempatan tersebut, Purbaya juga mengingatkan pada seluruh penerima beasiswa LPDP bahwa dana beasiswa LPDP berasal dari uang pajak rakyat. Karena itu, tidak sepantasnya awardee malah menghina negara.
Baca Juga: Akhirnya, LPDP Buka Suara atas Polemik Dwi Sasetyaningtyas yang Bangga Anaknya Jadi WNA
“Saya harapkan ke depan, teman-teman yang dapat LPDP, kalau nggak seneng ya nggak seneng tapi jangan hina negara lah. Jangan begitu,” kata Purbaya.
“Itu uang dari pajak dan sebagian utang yang kita sisihkan untuk pastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalo dipakai untuk hina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya,” terangnya.
Bakal di-blacklist dari pemerintahan
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa juga mengambil langkah yang lebih mengejutkan lagi. Ia menegaskan akan memasukkan alumni LPDP yang bermasalah ke daftar hitam atau blacklist.