PejuangKantoran.com - Langkah pemerintah memanfaatkan sisa anggaran negara atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk disalurkan ke perbankan mendapat angin segar dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).
Kebijakan dari Kementerian Keuangan ini dinilai bikin aliran uang di bank tetap segar, jadi BRI punya lebih banyak amunisi untuk meminjamkan modal usaha ke masyarakat.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, bantuan dana kas negara ini penting banget untuk menjaga daya tahan bank.
Baca Juga: BRI Salurkan Rp12,17 Triliun untuk Pembiayaan Perumahan, Dukung Program 3 Juta Rumah
"BRI mendukung langkah pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan kas negara melalui penempatan dana SAL.
"Kebijakan tersebut memberikan dukungan likuiditas bagi industri perbankan sehingga bank dapat menjalankan fungsi intermediasi secara lebih optimal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian," ujar Hery.
Modal tambahan untuk sektor usaha
Bagi bank, punya dana cadangan yang cukup itu ibarat punya napas panjang. Bank jadi tidak takut kehabisan dana saat harus membiayai berbagai proyek usaha yang membutuhkan modal.
Hery menjelaskan, dana ini akan difokuskan untuk dorong usaha-usaha yang langsung menyentuh masyarakat bawah, termasuk para pelaku UMKM.
"Bagi BRI, dukungan likuiditas tersebut akan dioptimalkan untuk memperkuat penyaluran kredit yang berkualitas, khususnya kepada sektor riil, termasuk kepada UMKM, yang memiliki dampak ekonomi tinggi.
Baca Juga: BRI Terus Pacu Transformasi BRIvolution Reignite, Cetak Kinerja Solid di Triwulan I 2026
"Fokus kami tetap pada pembiayaan yang produktif sehingga mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) berupa peningkatan aktivitas usaha, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat," jelas Hery.
Tembus ribuan triliun
Komitmen BRI mendukung usaha kecil bukan sekadar wacana. Sampai tiga bulan pertama tahun 2026 ini saja, BRI sudah menyalurkan total pinjaman hingga Rp1.562 triliun.
Hebatnya, porsi terbesar (sekitar Rp1.211 triliun) memang mengalir deras ke kantong para pelaku UMKM, petani, pedagang, dan industri pengolahan.