PejuangKantoran.com - Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan hingga akhir September 2026. Keputusan ini diambil setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan transformasi budaya kerja yang mulai diterapkan sejak April lalu.
Informasi perpanjangan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari melalui akun Instagram resmi @kabakom.ri. Dalam keterangannya, Qodari menegaskan bahwa kebijakan tersebut tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
Meski ASN memperoleh fleksibilitas bekerja dari rumah satu hari setiap pekan, pemerintah memastikan layanan publik tidak akan terganggu. Pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti sektor kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan, hingga Mal Pelayanan Publik, tetap beroperasi penuh dengan pengaturan jadwal yang disesuaikan oleh masing-masing instansi.
Baca Juga: Viral Penumpang Diduga Diusir dari TransJakarta karena Bau Badan, Ini 7 Cara Mencegah Body Odor
Kebijakan WFH bagi ASN pertama kali diterapkan melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 sebagai bagian dari transformasi budaya kerja nasional. Dalam aturan tersebut, ASN menjalankan pola kerja empat hari bekerja di kantor (WFO) dari Senin hingga Kamis, serta satu hari bekerja dari rumah (WFH) setiap Jumat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini sebelumnya menegaskan bahwa fleksibilitas lokasi kerja tidak mengubah jam kerja maupun target kinerja ASN. Penilaian pegawai tetap berorientasi pada hasil kerja (output dan outcome), bukan semata-mata kehadiran fisik di kantor.
Baca Juga: Remaja 18 Tahun Pecahkan Rekor Dunia, Jadi Profesor Pria Termuda dalam Sejarah
Hasil evaluasi pemerintah juga menunjukkan bahwa pelaksanaan WFH selama beberapa bulan terakhir berjalan relatif lancar. Pemerintah menilai kebijakan tersebut mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat digitalisasi birokrasi tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, masa uji coba diperpanjang hingga akhir September untuk memperoleh evaluasi yang lebih komprehensif sebelum diputuskan sebagai kebijakan jangka panjang.