PejuangKantoran.com - Beberapa partai politik sudah mengumumkan calon presiden pilihan yang diusungnya. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku partainya sudah mengumumkan nama calon presiden untuk Pemilu 2024 secara resmi.
Tak cuma itu, dia mengungkapkan calon presiden Golkar sudah diumumkan sejak pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar.
“(Soal nama capres) Kalau Golkar, waktu Munas juga sudah resmi,” tutur Airlangga saat menghadiri Rakornis dan Bimtek Pemenangan Pemilu di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, Sabtu (21/1/2023).
Baca Juga: Ini Daftar Pemenang Olimpiade Bahasa Jerman Nasional: Hadiahnya Kursus Bahasa di Jerman
Dalam Munas 2019, Golkar mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024. Keputusan munas ini diperkuat hasil keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) hingga rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar setelah Munas 2019.
Bukan cuma menetapkan capres, Airlangga menegaskan, untuk urusan capres dari Golkar sudah final, karena Munas menjadi keputusan tertinggi partai berlambang pohon beringin. Ia mengaku, saat ini, Golkar tengah memerjuangkan sistem pemilu yang tetap memberikan kedaulatan kepada rakyat, melalui proporsional terbuka.
“Jangan lupa Golkar rajanya pilihan tertutup. Kita berpengalaman menangani berbagai pemilu dengan pemilihan tertutup di era Orde Baru bahkan di era reformasi di tahun 2004 Golkar juaranya. Tetapi Golkar ingin menjaga demokrasi,” tegas Airlangga.
Baca Juga: Mengapa Jumlah Lembaran Uang Angpao Harus Genap, dan Berapa Jumlah Uang yang Disarankan?
Menurut Ketum Golkar, ada upaya dari sejumlah pihak untuk mengembalikan sistem pemilu dari tangan rakyat kepada pimpinan partai melalui sistem proporsional tertutup. Upaya ini dilakukan melalui gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Golkar sendiri telah menginisiasi pernyataan sikap penolakan sistem proporsional tertutup yang dilakukan delapan partai awal tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, Golkar ingin konsisten memberi kedaulatan tetap di tangan rakyat. Ia mengaku, mayoritas partai sudah sepakat tidak mengubah Undang-Undang tentang Pemilu tahun ini. Hal ini dilakukan agar tetap menjaga regulasi yang digunakan sebagai dasar Pemilu 2024 tetap sama dan tak diubah tiap tahun.
“Jadi kita sudah ada komitmen antarpartai politik tidak setiap tahun, aturan pemilu diubah-ubah. Jadi tentu ini kita harus dijalankan secara konsisten apalagi kalau istilah di sepak bola peluit sudah dibunyikan," tegasnya.
Artikel Terkait
Dengan Penyesuaian Tarif Layanan JKN, Nakes Akan Memperoleh Insentif yang Lebih Baik
16 Ucapan Imlek 2023 dari Berbagai Bahasa untuk Keluarga dan Kerabat
Alphabet, Perusahaan Induk Google Bakal PHK 12.000 Karyawan di Seluruh Dunia
Pendekatan Sutradara yang Bikin Kevin Ardilova Menerima Peran di Film Autobiography
Karier dan Percintaan buat Shio Kelinci, dan Perubahan Besar yang Harus Dihindari di Tahun Kelinci Air
Bangun Karakter Rakib dengan Detail, Kevin Ardilova Kesulitan Melepaskan Karakter yang Dimainkan
Akhirnya Memutuskan Berhenti Bekerja Kantoran, Lukman Sardi Banyak Belajar tentang Hal Ini
Mengapa Jumlah Lembaran Uang Angpao Harus Genap, dan Berapa Jumlah Uang yang Disarankan?